5 Perkembangan Terbaru Kasus Penembakan Brigadir J di Rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Untuk menghindari spekulasi yang dianalogikan tanpa didukung oleh pembuktian ilmiah dan bukan orang yang 'expert' di bidangnya justru akan memperkeruh keadaan," kata Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, Minggu (17/7).

3. Irjen Pol. Ferdy Sambo dinonaktifkan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (ist)

Terhitung Senin, 18 Juli 2022, Irjen Pol. Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Penonaktifan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
 
"Kami putuskan untuk Irjen Pol. Ferdy Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut diserahkan ke Pak Wakapolri untuk selanjutnya tugas tanggung jawab di Propam akan diemban Wakapolri," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/7).

Menurut Listyo Sigit, keputusan ini diambil untuk mengantisipasi adanya spekulasi-spekulasi berita yang muncul dan akan berdampak pada penyidikan yang sedang berjalan.
 
"Untuk menjaga apa yang telah kami lakukan selama ini terkait komitmen menjaga objektivitas, transparansi dan akuntabel bisa dijaga, agar rangkaian proses penyidikan yang saat ini dilaksanakan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan membuat terangnya kejadian ini," sambungnya.

4. Kapolri membentuk Tim Gabungan Polri dan Komnas HAM

Baca Juga

Berangkat dari Pengalaman Kasus Brigadir J, Ini Alasan Roy Suryo Cs Minta Polda Metro Jaya Lakukan Uji Forensik Ijazah Jokowi secara Independen

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan), Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (tengah) dan Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto (kiri). (via Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Untuk mengungkap kasus penembakan antar anggota kepolisian, Kapolri telah membentuk tim gabungan. Tim gabungan ini juga  melibatkan pihak internal dan eksternal.
 
Tim tersebut beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa unsur lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal dengan penanggung jawab Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.
 
Kapolri juga melibatkan mitra kepolisian yakni Kompolnas dan pihak eksternal yaitu Komnas HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI memastikan pembentukan tim khusus ini bertujuan untuk menjawab rasa keadilan dan harus terungkap demi integritas Polri.

"Ini untuk menjawab rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, termasuk bagi publik," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Jumat (15/7).