Aksi Buruh Tuntut Cabut UU Cipta Kerja, Senator DPD: Sejak Awal Kami Sudah Menolak!

Jakarta - Ribuan massa aksi yang berasal dari elemen buruh dan pekerja di Gedung DPR/MPR/DPD RI. Aksi tersebut menuntut pencabutan UU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan kaum buruh.

Aksi tersebut mendapat perhatian dari anggota DPD RI. Sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD RI menemui para massa aksi.

“Kehadiran kami adalah satu komando dengan para buruh. Atas nama Omnibus Law hanya satu kata yaitu cabut. Aksi hari ini untuk memperjuangkan Omnibus Law dicabut. Hidup rakyat Indonesia, hidup Bangsa Indonesia,” ujar Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Gedung Parlemen, Rabu (10/08/2022).

Senator asal Aceh ini menambahkan bahwa DPD RI dari awal pembahasan RUU ini sudah menolak. Selain itu DPD RI juga telah melakukan pengawalan di dalam parlemen bersama mahasiswa dan daerah. 

“Omnibus Law bukan hanya merugikan buruh tapi sumber daya alam dirampas, dan tambang juga dirampas,” tuturnya. 

Fachrul Razi mengatakan para demonstran akan menjadi saksi bahwa DPD RI akan segera meminta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membuat surat untuk Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). 

“Kami akan meminta Perpu kepada Presiden agar Omnibus Law bisa dicabut,” ujarnya.

Ia menambahkan sejauh ini DPD RI sudah berjuang di seluruh provinsi untuk melawan Omnibus Law. 

“Kami terus berjuang di seluruh provinsi untuk melawan Omnibus Law,” kata Fachrul Razi.

Seperti diketahui, ribuan buruh dari berbagai aliansi geruduk Gedung Parlemen MPR RI/DPR RI/DPD RI untuk meminta UU Cipta Kerja segera dicabut. Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena Pemerintah dan DPR RI tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog baik sebelum dan sesudah disahkannya UU Cipta Kerja. 

UU Cipta Kerja dianggap telah melanggar Pasal 5 huruf (g) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yakni mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan.(ppk)