Pemilih PDIP Bisa Tergerus Akibat "Gerombolan" Effendi Simbolon

Jakarta- Pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon terkait menyamakan Tentara Basional Indonesia (TNI) dengan organisasi masyarakat (ormas) terus mendapatkan sorotan tajam.

Politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut melontarkannya saat rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9) lalu.

Hingga kini, ucapan pemilik nama lengkap Effendi Muara Sakti Simbolon itu berbuntut panjang.

Sebagai informasi, Jika melihat kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, kata gerombolan memiliki dua arti. Pertama, yakni gerombolan: kelompok; kawanan. Kemudian kedua, gerombolan: kawanan pengacau (perusuh dan sebagainya).

Padahal, TNI adalah alat negara yang memiliki struktur dan tugas pokok yang diatur undang-undang. Banyak pihak menilai jika ucapannya tersebut tidak mencerminkan seorang yang punya kualitas dalam menyampaikan pendapat, terlebih sebagai sosok terdidik dan wakil rakyat.

"TNI punya arti penting dan kontribusi bagi bangsa, negara dan masyarakat. Sehingga tidak baik jika dikatakan demikian," kata pengamat politik Apep Agustiawan.

Baca Juga

Jelang Mudik Lebaran 2026, PDIP: Pengelolaan Mudik RI Masih Tertinggal dari China

Terlebih lagi, TNI merupakan  institusi yang patut dihormati dan dijunjung tinggi karena memiliki Sumber Daya Manusia terlatih, terdidik, dan berpendidikan tinggi. Tak ayal, ucapan Effendi dianggap telah menyakiti keluarga besar TNI. Buruknya lagi, bisa berdampak pada perolehan suara PDI Perjuangan pada pemilu legislatif ataupun presiden pada 2024.

Keluarga prajurit TNI, veteran, serta kalangan anak muda terancam tidak memilih PDI Perjuangan. Apalagi banyak generasi muda yang bercita-cita besar ikut membangun bangsa dengan menjadi TNI.

"Dia (Effendy) harus minta maaf terbuka. Sebab, gelombang kecaman bisa semakin besar dan membuat Effendy termasuk PDI Perjuangan kehilangan suara, respek dari keluarga prajurit TNI yang jumlahnya jutaan. Mereka berpotensi tidak akan memilih PDIP karena ulah effendi Simbolon," tambah Apep Agustiawan.

Sebelumnya, banyak beredar video kecaman dari anggota TNI AD kepada Effendi Simbolon. Misalnya saja dari Kodim 0623 Cilegon yang dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Dandim 0623 Cilegon Kolonel Infanteri Ari Widyo Prasetyo mengaku tidak terima dan mengecam keras pernyataan Effendi Simbolon. 

"Dari ujung barat Pulau Jawa, kami dengar omonganmu Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami Panglima TNI dan KASAD tidak harmonis. Kau bilang TNI sebagai gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima," ujar Dandim 0623 Cilegon Kolonel Infanteri Ari Widyo dikutip Selasa (13/9/2022).

Ari Widyo mengatakan pihaknya dari Dandim 0623 Cilegon merasa sakit hati atas pernyataan Effendi Simbolon tersebut.

"Darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kami sakit hati," jelasnya.

Selain itu, Ari Widyo menjelaskan pihaknya sangat menyayangkan pernyataan Effendi Simbolon soal TNI disebut sebagai gerombolan. Sebab, dia mengaku pihaknya telah bekerja keras demi kesatuan dan persatuan Indonesia. 

"Sungguh menyakitkan Effendi Simbolon. Kami tidak terima ucapanmu Effendi Simbolon. Kami kompak dan solid. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka," tutupnya.

Sementara itu, Markas Besar TNI AD menegaskan tidak ada instruksi atau perintah dari pimpinan terkait kecaman para prajurit di sejumlah daerah terhadap Effendi Simbolon.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kolonel Arh Hamim Tohari menegaskan tak ada instruksi atau garis komando dari Mabes AD terkait respons para prajurit di daerah yang kemudian viral di media sosial.

"Tetapi saya sampaikan bahwa organisasi atau pimpinan TNI AD tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah untuk melakukan hal tersebut," kata Hamim, Selasa (13/09).

Dirinya menduga munculnya video-video berisi kecaman itu karena reaksi spontan prajurit atas pernyataan Effendi.

"Mungkin saja itu terjadi sebagai reaksi spontan, bukan cuma dari prajurit, bahkan dari masyarakat juga, atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan," kata dia.(chm)