Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan usulan penghapusan daya listrik 450 VA merupakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena saat ini kita memiliki produksi listrik dalam negeri yang sangat besar dan sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatarbelakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik," ujar Said, Senin (19/9/2022).

Said menyarankan agar pelanggan listrik 450 VA dialihkan ke 900 VA yang juga merupakan listrik subsidi.

Akan tetapi, untuk 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemungkinan dikecualikan karena masuk kategori kemiskinan parah dengan penghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari.

"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA karena untuk makan saja mereka susah," ujarnya.

Said memaparkan terdapat 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang tidak terdata dalam DTKS.

Sehingga, perlu diverifikasi faktual untuk memilah mana yang dialihkan ke 900 VA dan yang tidak.

Terdapat juga 8,4 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta yang tak terdata dalam DTKS.

Dengan demikian, diperlukan verifikasi faktual agar rumah tangga yang masuk golongan keluarga miskin bisa dicatat dalam DTKS dan tetap mendapat subsidi daya listrik 900 VA.

Sedangkan, yang mampu didorong untuk masuk ke 1.300 VA.

Said berharap BPS, Kementerian Sosial, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan Pemda bersinergi untuk memperbarui dan mengintegrasi data.

Upaya peralihan energi tidak hanya pada sektor rumah tangga, tapi juga sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik.

Begitu juga sektor industri yang menyerap 31 persen konsumsi energi nasional. (ant/nsi)