DPRD DKI Jakarta Minta Pembangunan Sumur Resapan di 2023 Dikaji Lebih Dalam

Jakarta - Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah berharap di tahun 2023 jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan pembangunan sumur resapan perlu dikaji lebih serius.

“Saya hanya berharap untuk 2023 kalau memang Pemprov DKI Jakarta mau menganggarkan sumur resapan, saya minta untuk dikaji betul-betul,” jelas Ida, di DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Dalam hal ini Ida menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan fokus pada titik lokasi pengerukan tanah agar tidak ada kebocoran air. 

“Pahami titik lokasinya, titik tepatnya, jangan dia bikin sumur resapan baru satu meter, dua meter, digali sudah keluar air, percuma dong bikin sumur resapan,” tuturnya.

Politikus PDIP ini memberikan contoh di sebuah kelurahan terdapat 17 hingga 23 titik sumur resapan dalam satu halaman. Hal ini bisa terjadi karena tidak melalui proses kajian matang.

“Air tanah kita memang kan apa namanya karena airnya selalu diambil masyarakat akhirnya kan kurang air tanah itu, akhirnya membuat dia turun. Nah ini jangan sampai terjadi lagi di 2023,” pungkas Ida.

Baca Juga

Tertunda Sejak 2006, Pramono Anung: Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulogadung Harus Rampung Paling Lambat 2027

Diwartakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pastikan pembangunan sumur resapan guna mencegah banjir memiliki dampak yang signifikan meski tidak secara langsung mengurangi banjir di Ibu Kota.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

“Memang secara komprehensif kita mengatakan beberapa yang kita lakukan tidak secara langsung mengurangi banjir. Tetapi memang perlu kita lakukan terus menerus terutama sumur resapan,” kata Marullah.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sendiri tengah fokus dalam pembangunan sumur resapan dan beberapa kebijakan pembangunan pengendalian banjir.

“Kalau dulu awalnya biopori, kemudian sumur resapan, dan vertikal drainase menjadi penting,” tuturnya.

Ada pun Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembangunan betonisasi dihentikan karena permasalahan teknis betonisasi bersifat masif dan menghalangi masuknya air ke dalam tanah.

Sehingga Pemprov DKI Jakarta lebih memilih membangun sumur resapan yang dianggap lebih efektif mengatasi banjir.

“Betonisasi itu kan bentuknya masif, tetapi dalam pengertian lain, misalnya betonisasi dimaksud menutup permukaan tanah dengan beton memang menyumbat atau menghalangi masuknya air ke dalam tanah,” pungkasnya. (agr/ito)