Tutup Menu
LIVESTREAM
Artikel
PNS dilarang pungut biaya di luar ketentuan.
Sumber :
  • Antara

BKN: PP No.94/2021 pertegas larangan PNS pungut biaya di luar ketentuan

Minggu, 19 September 2021 - 02:57 WIB

Jakarta, tvOne

Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 mempertegas larangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) memungut biaya dari masyarakat untuk keperluan-keperluan yang tidak diatur dalam ketentuan atau aturan perundang-undangan.

Larangan untuk memungut biaya di luar ketentuan itu merupakan aturan baru pada PP No.94/2021, yang merupakan revisi atas PP No.53 Tahun 2010.

“Pungutan di luar ketentuan adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama,” terang siaran resmi Badan Kepegawaian Negara yang diteken oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama di Jakarta, Sabtu.

PP No.94/2021 merupakan aturan pelaksana untuk Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelum PP itu berlaku, ketentuan mengenai aturan disiplin PNS merujuk pada PP No.53 Tahun 2010.

Dalam PP No.94/2021, yang diteken oleh Presiden RI Joko Widodo 31 Agustus 2021 ada 13 poin perubahan, yang termasuk di antaranya penambahan larangan memungut biaya-biaya yang tidak sah dari masyarakat.

Ketentuan baru lainnya, antara lain penjelasan frasa “masuk kerja” yang berarti keadaan melaksanakan tugas di dalam maupun di luar kantor.

Kemudian, PP No.94/2021 tidak lagi mengatur ketentuan pidana bagi PNS.

“Bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan,” kata Satya sebagaimana dikutip dari siaran tertulis yang sama.

Ketentuan baru itu juga mengatur secara detail jenis-jenis hukuman disiplin untuk PNS.

Hukuman disiplin sedang, misalnya, mencakup pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebanyak 25 persen selama enam bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebanyak 25 persen selama sembilan bulan, dan pemotongan tunjangan kinerja sebanyak 25 persen selama 12 bulan.

Kemudian, ada tiga opsi hukuman disiplin berat, yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan jadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Untuk hukuman disiplin terkait kewajiban masuk kerja, PP No.94/2021 mengatur PNS yang tidak masuk kerja selama 3-10 hari kerja masuk dalam kategori hukuman ringan.

PNS yang tidak masuk selama tiga hari, dan 4-6 hari kerja akan menerima teguran tertulis, sementara PNS yang tidak masuk 7-10 hari kerja menerima pernyataan tidak puas secara tertulis.

PNS yang tidak masuk 11-20 hari kerja menerima hukuman disiplin sedang, yaitu pemotongan tukin 25 persen selama enam bulan untuk mereka yang tidak masuk 11-13 hari kerja; pemotongan tukin 25 persen selama sembilan bulan untuk PNS yang absen 14-16 hari kerja; dan pemotongan tukin 25 persen sampai 12 bulan untuk mereka yang tidak masuk kerja selama 17-20 hari kerja.

Hukuman disiplin berat dijatuhkan pada PNS yang tidak masuk 21-28 hari kerja, dan/atau tidak masuk 10 hari kerja terus-menerus.

Hukuman turun jabatan setingkat lebih rendah diberikan ke PNS yang tidak masuk 21-24 kerja, sementara untuk PNS yang tidak masuk selama 28 hari kerja mendapat sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

PNS yang tidak masuk selama 10 hari kerja terus-menerus juga dapat diberhentikan dengan hormat.

PP No.94/2021 mewajibkan pembentukan tim pemeriksa untuk kasus pelanggaran disiplin berat, sementara untuk pelanggaran disiplin sedang pembentukan tim itu bersifat pilihan.

Poin-poin lainnya yang diatur, antara lain pejabat berwenang yang tidak memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman bagi PNS yang melanggar aturan disiplin akan dihukum dengan sanksi lebih berat.

Kemudian, PNS yang melanggar ketentuan terkait izin perkawinan dan perceraian kena hukuman disiplin berat sebagaimana diatur oleh PP 94/2021.(Ant/Jeg)
 

Berita Terkait :
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Sidang

Sidang "unlawful killing", Henry Yosodiningrat: Keterangan Saksi Tak Buktikan Perbuatan Terdakwa

"Kami sepakat menilai tidak ada satupun yang membuktikan kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa," kata Yosodiningrat.
Wamenkes: Tarif PCR Rp300 Ribu Masuk Akal Untuk Dilaksanakan

Wamenkes: Tarif PCR Rp300 Ribu Masuk Akal Untuk Dilaksanakan

"Setelah dihitung-hitung, kelihatannya angka Rp300 ribu itu menjadi angka yang mungkin masuk akal dan riil untuk dilaksanakan," kata Dante Saksono.
Sales Kaos Kaki Diringkus Polisi setelah Curi Laptop dan Handphone

Sales Kaos Kaki Diringkus Polisi setelah Curi Laptop dan Handphone

Seorang pria paruh baya bernama Hermanto, warga Semarang, Jawa Tengah, diringkus jajaran polres Kulon Progo, setelah nekat menggasak laptop dan handphone
Bejat! Sodomi Anak  di Bawah Umur Tukang Cukur di Gorontalo Terancam 15 Tahun Penjara

Bejat! Sodomi Anak di Bawah Umur Tukang Cukur di Gorontalo Terancam 15 Tahun Penjara

Warga Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, berinisial YS  dibekuk polisi karena mencabuli sejumlah anak laki-laki di bawah umur.
Warga Medan Wajib Tahu, Ini Persyaratan Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh.

Warga Medan Wajib Tahu, Ini Persyaratan Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh.

Sesuai instruksi, mulai 31 Agustus 2021 lalu penumpang KA jarak lokal diharuskan memasukkan NIK, sedangkan jarak jauh mulai berlaku 26 Oktober 2021.
NIK, Syarat Wajib Penumpang Kereta Api

NIK, Syarat Wajib Penumpang Kereta Api

PT KAI syaratkan NIK untuk penumpang yang ingin menggunakan kereta api
Trending
Brigadir Sony L, Polisi yang Dipukuli Kapolres Nunukan Minta Maaf

Brigadir Sony L, Polisi yang Dipukuli Kapolres Nunukan Minta Maaf

Brigadir Sony L, bintara polisi yang ditendang dan dipukuli Kapolres Nunukan, minta maaf karena mengunggah video penganiayaan.
Sukmawati Resmi Pindah Agama Hari ini

Sukmawati Resmi Pindah Agama Hari ini

Sosok sang Ibunda proklamator Sukarno, yakni Ida Ayu Nyoman Rai Srimben yang ditengarai Sukmawati untuk pindah keyakinan memeluk agama Hindu yang dianut leluhurnya.
PSI Bersedia Tanggung Perawatan Korban Keracunan Nasi Kotak di RS Koja

PSI Bersedia Tanggung Perawatan Korban Keracunan Nasi Kotak di RS Koja

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersedia menanggung seluruh perawatan korban diduga keracunan nasi kotak dibagikan PSI yang sedang dirawat di Rumah Sakit Koja.
Ciaat! Tendang

Ciaat! Tendang "Anunya" Bintara, Kapolres Nunukan Kena Sanksi Berat

Saiful tiba-tiba mendatangi Sony dan menendang kemaluan atau "anunya" korban. Gara-gara kejadian ini, Saiful mendapat sanksi berat.
Brigadir Sony Viralkan Video Dirinya Dipukuli Kapolres Nunukan

Brigadir Sony Viralkan Video Dirinya Dipukuli Kapolres Nunukan

Kepolisian Daerah Kalimantan Utara akan memeriksa anggota Polres Nunukan, Brigadir Sony Limbong yang menjadi korban penganiayaan diduga dilakukan oleh Kapolres Nunukan
Bersaing dengan Tenaga Asing,  Ratusan Tenaga Konstruksi Lokal Ikuti Uji Sertifikasi

Bersaing dengan Tenaga Asing, Ratusan Tenaga Konstruksi Lokal Ikuti Uji Sertifikasi

Tantangan serius di sektor Industri yang mulai di 'kuasai' tenaga kerja asing yang dianggap lebih trampil, membuat tenaga kerja lokal di Provinsi Jawa Timur dituntut memiliki keahlian dan keterampilan agar mampu bersaing
Wanita Muda Ditemukan Tewas setelah Cekcok dengan Suami, Tangannya Nyaris Putus

Wanita Muda Ditemukan Tewas setelah Cekcok dengan Suami, Tangannya Nyaris Putus

Suami korban juga mengalami luka sayatan di bagian badan dan mengalami pendarahan.
Selengkapnya
Viral
Jadwal Hari Ini
Jam
Jadwal Acara
Kabar Pasar
15:30 - 16:00
Ragam Perkara
16:00 - 17:30
Kabar Petang
17:30 - 18:30
Kabar Petang Pilihan
18:30 - 20:00
Apa Kabar Indonesia Malam
20:00 - 21:30
Catatan Demokrasi
Selengkapnya