Jakarta - Semakin dekatnya pesta demokrasi gencaran isu yang digunakan dalam calon presiden. Salah satunya politik identitas, isu ini menjadi lumrah digunakan.

Berbagai kalangan seolah tak mau kehilangan angin dan ikut bicara terkait politik identitas. Mulai dari aktivis, pengamat, hingga Presiden pun ikut mengomentari isu tersebut.

Pada kesempatan tertentu, presiden Joko Widodo turut berkomentar tentang politik identitas. Konten media sosial dari masyarakat pun turut mewarnai pro kontra isu ini.

Menyikapi hal ini, Koordinator Nahdliyyin Muda Connection, Okky Tirto, menanggapi bahwa alih-alih sebagai narasi kebangsaan, riuh rendah komentar terkait politik identitas lebih terlihat seperti isu politik yang malah berpotensi mengiris integritas bangsa.

"Soal politik identitas ini alamatnya kemana? Pengirimnya siapa? Jangan sampai justru isu ini jadi semacam pamflet propaganda,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa siapapun yang melempar isu politik identitas harus memberikan definisi yang jelas. 

"Saya justru bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan politik identitas? Apakah karena basis kekuatan politiknya berasal dari elemen tertentu atau apa?",imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa sebagaimana politik aliran di era Bung Karno, politik identitas adalah fakta politik yang sudah ada sejak era kolonial. 

"Coba deh dibikin clear dulu itu apakah yang dimaksud politik identitas, atau politisasi identitas? Jangan bikin bingung rakyat. Justru yang berbahaya itu politik pecah belah, Politik Rasis. Kalo toh ada yang harus dihentikan segera adalah mesin politik yang bahan bakarnya  itu kebencian,” papar Okky.

Okky mengapresiasi sikapnya Cak Jazil. Menurutnya, posisi politiknya saat ini bersama Pak Prabowo tapi bisa menampilkan sikap politik kebangsaan soal isu yang dialamatkan ke Anies Baswedan terkait tudingan politik identitas. 

“Itu mengingatkan kita kepada sikap politik para tokoh jaman Bung Karno. Beda ideologi, beda arah politik. Tapi fair sebagai sesama Bangsa Indonesia. Ini Keren. Itu baru Nahdliyyin,” tegasnya.

Okky pun berpesan perbedaan pandangan politik yang menjadi agenda politik lima tahunan tidak semestinya membelah kesatuan bangsa. 

“Terlalu mahal bagi Indonesia jika harus mengulang polarisasi politik yang dampaknya membelah Bangsa,” tutupnya.(ppk)