Kepala Suku Sindir Tersangka Korupsi Lukas Enembe: Siapa yang Gali Lubang, Dia akan Masuk Sendiri

tvOnenews.com - Gubernur Papua non aktif tersangka kasus korupsi, Lukas Enembe baru-baru ini mendapat sindiran dari salah satu kepala suku di Papua.

Terkait kasus Lukas Enembe tersebut, Kepala Suku Mamberamo Tengah di Keerom, Pius Wanimbo menyinggung mengenai Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid I yang sudah selesai dinilai belum optimal manfaatnya untuk provinsi paling timur di Tanah Air tersebut.

Pius Wanimbo menyampaikan agar pelaksanaan Otsus Papua jilid II diharapkan bisa maksimal untuk kesejahteraan rakyat Papua dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan bersama.

Pius mendukung KPK bila serius membersihkan perilaku koruptif oknum pejabat daerah di Papua.  

Kepala Suku Mamberamo Tengah di Keerom, Pius Wanimbo (VIVA.co.id)

Menurutnya, jika KPK secara konsisten memeriksa dan menindak oknum pejabat yang terindikasi korupsi, maka otsus jilid dua bisa berikan hasil yang optimal.

Baca Juga

KPK Periksa Geisz Chalifah Untuk Dikonfirmasi Soal Keterkaitan Asetnya dengan Kasus Gratifikasi di Kukar

“Otsus kemarin jilid satu itu, memang tidak sampai, tidak menyentuh ke masyarakat, yang lebih khusus itu masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil," kata Pius, dalam keterangannya yang dikutip dari VIVA.co.id Minggu, 18 Desember 2022.

Pius mengkritik pelaksanaan otsus jilid satu yang gagal karena pemerintah daerah atau pemda tidak pernah turun ke lapangan. Ia menyoroti koordinasi yang dilakukan pemda. Pun, ia menyinggung saat otsus jilid dua diwacanakan, banyak tokoh masyarakat Papua yang menolaknya.

Alasannya karena pelaksanaan otsus jilid I yang dianggap gagal sehingga untuk apa dilanjutkan. 

Namun, ia menceritakan dirinya dan 13 Kepala Suku dari Pegunungan Tengah yang berdomisili di Keerom, yang tergabung dalam wadah Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT), sepakat mendukung otsus tetap dilanjutkan. Ia bilang demikian karena masyarakat Papua masih butuh otsus untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia. 

“Pemerintah pusat sudah berikan dana (otsus), berarti tolong pemerintah daerah kelola dengan baik. Tolong diperhatikan pengangguran atau lapangan kerja yang banyak supaya tingkat pengangguran menurun,” jelas Pius.

Dia mengingatkan dalam pelaksanaan otsus jilid dua agar ada aspek pengawasan yang perlu dibenahi. Kata Pius, agar gubernur, bupati, dan OPD-OPD terkait bisa lebih rajin turun ke lapangan untuk memastikan kendala yang dihadapi.