Pembangunan Tanggul Pantai, Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Atas Rumah Warga yang Terdampak

Jakarta - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengadakan rapat bersama jajaran kepala dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pengembangan Tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan Giant Sea Wall.

Heru Budi memastikan tidak ada rumah warga yang terdampak atas pembangunan tanggul raksasa ini, sebab ada banyak pertimbangan dan studi yang dilakukan guna menjalankan proyek ini.

Meski begitu, ia tak mengelak bahwa bakal ada perpindahan untuk warga yang tinggal di pesisir pantai. Sebab membangun tanggul pantai membutuhkan cukup ruang.

"Enggak lah, kan ada studinya. Ini mau Jakarta aman apa enggak, gitu aja. Kalau mau aman Jakarta seterusnya sampai seterusnya kita harus bisa bangun tanggul Giant Sea Wall, tanggul pantai," kata Heru, di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (3/1/2023).

"Kalau tanggul pantai ada beberapa hal yang memang spot-spot tertentu harus ada perpindahan warga, ya kita bijak lah (bertanggung jawab)," sambung dia.

Lebih lanjut, Heru pun menegaskan tidak ada konsep baru dalam pembangunan tanggul raksasa ini, sebab untuk konsep sudah ditetapkan oleh pihak Kementerian PUPR.

Baca Juga

Wamendagri Bima Arya Dorong Analis Kebijakan untuk Perkuat Formulasi Berbasis Data dan Berdampak Nyata

Dalam Rapat Pimpinan yang diketuai oleh Heru ini pun, disebut hanya membahas penajaman upaya apa yang akan Pemprov DKI Jakarta apabila proyek sudah selesai dibangun.

"Tidak ada perubahan (konsep), tadi kita bahas hanya penajaman bagaimana caranya kalau tanggul itu sudah selesai," jelas dia.

Heru pun mengimbau agar warga tidak membangun rumah atau pemukiman di dekat area tanggul raksasa.

Masih banyak tugas Pemprov DKI Jakarta dalam mengupayakan hal ini, perlu ada sosialisasi kepada warga.

"Lahannya harus kita amankan, warga juga mungkin tidak terlalu mepet membangun rumah di situ. Terus ada beberapa titik yang memang terkendala di lapangan, ada sebagian titik kegiatan warga terhambat, bukan rumah warga. Kegiatan di situ mungkin ada kapal, ada nelayan yang harus disosialisasikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," pungkasnya. (agr/ree)