Beda dengan Muhammadiyah, Ketum PBNU Dukung Sistem Pemilu Terbuka

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mendukung sistem Pemilu 2024 digelar secara proporsional terbuka.

Hal ini jelas berbeda dengan PP Muhammadiyah yang mendukung sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas.

"Pendapat pribadi saya, sistem proporsional tertutup itu secara teoritis mengurangi hak langsung dari pemilih. Itu saja," kata Yahya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Dia menjelaskan pemilu tertutup membatasi hak pemilih yang tidak bisa memilih calon legislatif (caleg).

"Tapi secara umum, ya silakan disepakati di antara para pemain yang terlibat dan terapkan berdasarkan kesepakatan," ujarnya.

Muhammadiyah Ingin Sistem Pemilu Tertutup

Baca Juga

Ketum PP Muhammadiyah Sampaikan Duka Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung Pemilu 2024 dilaksanakan secara proporsional tertutup.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan selain mendukung Pemilu tertutup, pihaknya juga mengusulkan Pemilu 2024 digelar secara proporsional terbuka terbatas.

Dia mengatakan kedua usulan itu sesuai dengan Muktamar ke-48 Muhammadiyah.

"Pertama kita mengusulkan agar sistem proporsional terbuka sekarang ini diganti dengan sistem tertutup. Jadi hanya memilih gambar parpol. Nomor urut calegnya sudah ditetapkan oleh parpol," kata Mu'ti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Mu'ti menjelaskan pada Pemilu terbuka terbatas pemilih bisa memilih parpol atau caleg yang memenuhi ketentuan. Namun, jika tidak, akan dipilih sesuai nomor urut.

"Sehingga dengan sistem proporsional terbuka terbatas itu suara pemilih masih terakomodir dan masih ada peluang bagi calon legislatif untuk dapat memiliki kesempatan terpilih tidak di nomor urut yang teratas," ungkapnya.

Menurutnya, perubahan Pemilu tertutup atau terbuka terbatas itu bisa menekan kanibalisme politik atau penjegalan sesama caleg yang bisa menimbulkan polarisasi politik.

"Kedua mengurangi money politik, karena kemudian muncul siapa yang punya kekuatan kapital yang paling kuat itu juga menjadi masalah yang menimbulkan money politik," jelas Mu'ti.

Selain itu, dia menambahkan perubahan sistem itu juga bisa mengurangi populisme politik yang hanya memilih tidak berdasarkan kualitas, tapi popularitas. (saa/ree)