Polri: 67,2 Persen Hoaks Isu Politik Didominasi Lewat Media Sosial

Jakarta - Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sinergitas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika menyongsong perhelatan Pemilu 2024.

Wakabareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri mengatakan MoU tersebut diperlukan mengingat tingginya angka pengguna internet dan media sosial di Inodnesia. 

"Pengguna internet Indonesia Tahun 2022 cukup tinggi. Capai 76,36 persen atau 210 juta orang dari total penduduk Indoendia (sebanyak) 275  juta orang. Selanjutnya dari Tahun 2022 pengguna aktif medsos Indonesia 69,6 persen atau 191,4 juta orang," kata Asep di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Asep menuturkan tingginya pengguna internet dan media sosial (medsos) di Indonesia tak menutup kemungkinan adanya pelanggaran konten yang terjadi. 

Terlebih menjelang perhelatan Pemilu 2024 arus informasi digital bakal menjadi wadah kampanye paracalin hingga penyebarluasannya. 

"Sebab itu penguatan kemananan ruang digital jadi salah satu wajib kita utamakan. Terlebih saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan di mana ruang digital tentujya akan jadi wadah pada calon untuk promosikan dirinya," ungkap Asep. 

Baca Juga

Singgung Soal Amanat Reformasi, PIP Indonesia Tegas: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

"Namun yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama adalah bagaimana ruang digital ini betul dimanfaatkan secara bertanggung jawab," sambungnya. 

Di sisi lain, Asep menjelaskan pada Tahun 2019 pihaknya mencatat 67,2 persen berita bohong yang tersebar melalui medsos. 

"Survei Kominfo Tahun 2019 ditemukan 67,2 persen hoaks atau berita bohong adalah terkait isu politik yang didominasi lewat medsos," pungkasnya. (raa/ebs)