BPKH Gandeng KPK Kawal Pengelolaan Dana Haji, Ketua Komisi VIII DPR RI: Langkah BPKH Sudah Tepat

Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyambut baik upaya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk mitigasi korupsi terhadap dana kelolaan haji. 

"Menurut saya langkah BPKH sudah tepat menggandeng KPK adalah upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan dana umat yang dititip ke BPKH. Sebab bisa saja tidak ada unsur kesengajaan, misalnya hanya keinginan melakukan terobosan, namun melanggar regulasi," ujar Ashabul Kahfi dalam keterangannya, Senin (9/1/2023). 

"Semua kebijakan BPKH, untuk investasi harus terukur dan tidak melanggar hukum. Jadi langkah ini sangat tepat," sambungnya.

Langkah tersebut, lanjutnya juga dapat memberi rasa aman secara psikologis terhadap jemaah calon haji. Dengan begitu calon haji semakin yakin dana yang mereka titipkan betul-betul dijaga dan dimanfaatkan dengan benar oleh BPKH.

Namun, ia berpesan kepada BPKH agar terus melakukan inovasi investasi dalam pengembangan kelolaan dana umat yang mencapai Rp165 triliun.

"Namun langkah kehati-hatian, jangan sampai juga membuat BPKH miskin inovasi untuk mengembangkan dana umat. Ini PR utama BPKH periode ini. Bagaimana hasil investasi bisa menopang pembiayaan haji secara berkelanjutan bisa investasi di ekosistem ekonomi haji dan umrah," lanjutnya. 

Diberitakan sebelumnya, BPKH berkunjung ke Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (5/1/2023) lalu.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah telah melakukan penjajakan dengan Syarikah Arab Saudi untuk memulai investasi di Arab Saudi dalam segi transportasi, akomodasi dan makanan, mengingat banyaknya jamaah asli Indonesia pada saat musim haji dan umrah. 

BPKH berharap dapat dikawal oleh KPK saat melakukan investasi strategis dalam ekosistem perhajian. (ree)