Dermaga Sambas Ambruk, Ombudsman Minta Gubernur Kalbar Tanggung Jawab Ganti Rugi

Jakarta - Lembaga pengawas layanan publik,  Ombudsman Republik Indonesia menyurati Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut berisi beberapa rekomendasi untuk Pemprov Kalbar.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menjelaskan, pihaknya menerbitkan surat rekomendasi kepada Gubernur Kalbar untuk melakukan penyelesaian tanggung jawab Pemerintah.

"Terkait kompensasi kerugian kepada pemilik ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Kabupaten Sambas pada Tahun 2014," ungkap Najih saat jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

Najih menyebut, surat rekomendasi tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat tertanggal 9 Januari 2023.

Di tempat yang sama, Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat selaku terlapor telah melakukan maladministrasi.

Dominikus menjelaskan, maladministrasi tersebut berupa penundaan berlarut terhadap kewajiban hukum memberikan tanggung jawab kompensasi.

"Maladministrasi pelayanan untuk penyelesaian tanggung jawab Pemerintah terkait kompensasi kerugian kepada pemilik ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas," ungkap dia.