Sudirman Said Sebut Tak Ada Perjanjian Antara Anies dan Prabowo di Pilkada 2017, Ini Katanya

Jakarta, tvOnenews.com - Ramai soal perjanjian Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang dibuat saat Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Isi perjanjian itu disebut Anies Baswedan tidak akan maju capres jika Prabowo nyapres.

Perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said, menegaskan perjanjian tersebut bukan soal pencapresan. 

Namun, terkait pembagian beban biaya Pilkada dengan Sandiaga Uno.

“Setau saya tidak ada perjanjian antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama kan. Yang ada perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi itu saya baca,” jelas Said di Gubuk Mang Engking Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023).

Adapun isi perjanjian itu adalah ketika Anies berhasil memenangkan Pilkada, maka utang-piutang dianggap selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama.

“Mengenai perjanjian pilpres tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini membantu Pak Prabowo ikut membicarakan kepada Pak Anies, kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak. Dan berkali-kali saya diskusi jawaban beliau, saya akan fokus mengurus Jakarta karena itu di pemilu ini saya tidak ikut,” jelas Said.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam wawancara dengan Najwa Shihab, Anies menyatakan tidak akan menjadi penghalang Prabowo maju Pilpres.

“Dan akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta dan itu sudah ditunaikan. Jadi saya tidak tau perjanjian yang dimaksud Pak Sandi. Mudah-mudahan beliau keliru,” kata dia.

Perjanjian Masih Berlaku

Sebelumnya keberadaan perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, diakuit oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Perjanjian ini ada sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan masih berlaku hingga kini.

"Seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik karena diskusi-diskusi itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian," kata Sandiaga di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Sebelumnya dalam wawancara kanal YouTube politikus Partai NasDem, Akbar Faizal, Sandiaga Uno mengungkap perjanjian politik antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum Pilkada DKI 2017.

Awalnya Akbar Faisal bertanya soal potongan video pernyataan Anies yang mengaku tak akan maju di Pilpres jika Prabowo juga mencalonkan diri. Alasan yang disampaikan Sandiaga adalah karena ada perjanjian politik antara Prabowo dan Anies Baswedan.

"Bentuk fisik-nya sendiri tentunya perjanjiannya ditandatangani 3 pihak (yaitu) saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang 'ngedraf' dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco, jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," jelas Sandiaga.

Saat ini Fadli Zon menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sedangkan Ahmad Sufmi Dasco menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra.

"Isi perjanjian itu terkait Pilkada DKI 2017. Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD pada September 2016, tapi isinya secara lebih etis disampaikan yang punya kopinya, saya sendiri tidak pegang," ungkap Sandiaga.

Sandiaga pun tidak menjelaskan apakah perjanjian tersebut terkait dengan Pilpres 2024 atau lainnya.

"Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan, koalisi waktu itu kan ada Gerindra dan PKS tapi kan paslon-nya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo," tambah Sandiaga.

Sandiaga mempersilakan wartawan untuk menanyakan kepada Fadli Zon atau Sufmi Dasco.

"Perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri maka perjanjian itu akan berlaku, tapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan, apalagi sekarang saya sama-sama bertugas di pemerintahan bersama Pak Prabowo, jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias," tutur Sandiaga.

Sandiaga pun menyebut perjanjian tersebut legal dengan dilengkapi materai. "Saya sih 'commit' (dengan perjanjian) sampai saat ini, saya tanda tangan dan komitmen dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," ungkap Sandiaga.(ant/chm/saa/muu)