Waketum Golkar, Erwin Aksa Bocorkan Perjanjian Politik Pilkada Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno

Jakarta, tvOnenews.com - Golkar bocorkan perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Golkar dalam tayangan podcast Akbar Faizal Uncencored.

Erwin Aksa Mahmud adalah Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis di DPP Partai Golongan Karya (Golkar).

Perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno dibuat menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam.

_{Erwin Aksa, Waketum Parkai Golkar dalam podcast Akbar Faizal uncencored. Source: youtube.com}

Menurut Erwin, perjanjian politik antara dua orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur itu berkaitan dengan soal utang piutang.

Selain itu, Ewin menambahkan jika perjanjian yang diteken Anies dan Sandi juga terkait pembagian tugas kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sandiaga sempat mengungkapkan adanya perjanjian antara dirinya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. 

Akan tetapi, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu enggan membeberkan isi perjanjian tersebut lebih lanjut.

Dalam tayangan podcast berjudul Nasdem Serahkan Diri ke Golkar, Erwin jug menuturkan bahwa Anies memiliki utang sebesar Rp 50 miliar kepada Sandiga Uno. 

Utang tersebut digunakan Anies Baswedan untuk membiayai kebutuhan logistik Pilkada Jakarta 2017 silam karena saat itu Anies tidak memiliki biaya yang cukup.

Perjanjian hutang tersebut juga disahkan dengan surat perjanjian utang piutang yang juga ternyata disusun oleh pengacara Sandiaga Uno, Rikrik Rizkiyana.

Erwin juga mengatakan, perjanjian soal pembagian tugas itu diusulkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK). 

JK mengusulkan ada perjanjian tersebut karena JK juga membuat perjanjian serupa saat dahulu ia berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa pemerintahan periode 2004-2009. 

"Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa, sama, Pak JK juga mengatakan, 'bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004 presidennya Pak SBY, Pak JK wapres', Pak JK sendiri yang menasihati," tutur Erwin. (udn)