Politik

Barangkali publik merasa mendapatkan hiburan segar, sebuah komedi hitam, sarkasme, mungkin juga satir yang tajam pada dunia politik saat ini —sayangnya terasa pahit bagi demokrasi Indonesia.

Betapa politik, dunia ide dan gagasan itu, kini terasa semakin jatuh ke dalam kubangan. Praktik pragmatisme tak hanya monopoli Aldi, namun dengan telanjang diperagakan dalam semua produk politik kepartaian (koalisi, politik pilkada, perebutan jabatan jabatan publik dalam birokrasi) dewasa ini.

Pada akhirnya rakyat dengan cepat paham, ketika jual beli terjadi di semua lembaga politik modern, kenapa kami tak boleh melakukannya  pada hulunya: saat pemberian suara di pemilu?

Yang terjadi saat ini adalah oportunisme politik dalam bentuknya yang paling banal. Jusuf Kalla pernah menyebut untuk berlaga sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar saja, seorang calon harus menyiapkan uang minimal Rp 500 miliar.

(Wakil Presiden RI Ke-10 dan Ke-12, Jusuf Kalla. Sumber: ANTARA)

Baca Juga

Terpopuler News: Dedi Mulyadi Bebaskan Macet Diapresiasi DPRD Jabar, hingga Klaim Jusuf Kalla Bebaskan Kapal Pertamina

Kita tentu percaya Jusuf Kalla. Ia pernah menjadi Wakil Presiden hingga dua kali dan  pernah memimpin Partai Beringin itu.

Lalu bagaimana untuk menjadi anggota DPR? Biaya politiknya juga terus meroket. Jika dulu cukup ratusan juta rupiah kini hingga miliaran rupiah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut untuk lolos ke Senayan, Caleg di Jakarta harus keluar uang hingga Rp 40 miliar rupiah. Fantastis, sekaligus absurd.

Partai yang abai melakukan pendidikan politik dan rekrutmen kader yang sehat akibatnya lebih memilih jalan pintas: merekrut pengusaha atau pesohor (artis) sebagai calon anggota legislatif. Tengok Daftar Caleg Sementara yang sudah dipublikasi pada laman Komisi Pemilihan Umum pekan lalu, pengusaha dan artis mendominasi hampir di semua daerah pemilihan.

Data berbicara pada pemilu 2019 lalu jalur pengusaha paling banyak menghasilkan anggota DPR. Riset Auriga Nusantara menyebut dari sepuluh anggota DPR yang terpilih, lima hingga enam orangnya pastilah komisaris, direksi atau minimal pemilik saham sebuah perusahaan. 

Setidaknya ada 318 anggota DPR 2019-2024 yang berlatar belakang pengusaha. Penelitian juga menulis ketika mengganti anggota DPR lewat Pergantian Antarwaktu (PAW), jalur pengusaha paling banyak dipilih oleh ketua umum partai.