Kaesang

Saya yang bukan kader dan anggota PRD tiba tiba bergerak ikut memperjuangkannya, meneriakannya dalam demonstrasi-demonstrasi di kampus, bahkan hingga harus mendekam di tahanan polisi.

Ketika politik sehat lenyap, kini kita bahkan kembali mendengar desas-desus, gosip, gerendengan politik seperti pada masa otoritarian dulu: ada sebuah kekuasaan yang ingin mewariskan dinasti politik. Putra sulung dan menantu jadi Wali Kota, putra bungsunya jadi Ketua Umum Partai. Tentu semuanya menggunakan stempel demokrasi.

Dan Jokowi, presiden yang maju ke pentas nasional karena faktor meritokrasi,--memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi--bukan karena kekayaan atau kelas sosial itu, tiba tiba merobohkan semua capaian yang harusnya jadi warisannya. 

Dengan apa Jokowi ingin dikenang setelah pada Oktober 2024 nanti ketika ia tak lagi jadi orang nomor satu di Indonesia? Jika pembangunan infrastruktur jawabannya, bukankah itu semua bisa mangkrak atau dibongkar oleh pemimpin berikutnya.

Saya teringat buku "Bagaimana Demokrasi Mati" karya dua ilmuwan politik  Harvard  Steven Levitsky dan Daniel Ziblat. Bak meniup peluit tanda bahaya, mereka mendedahkan kecenderungan demokrasi mati belakangan bukan lewat kudeta militer, tapi justru oleh pemimpin populis yang dihasilkan oleh pemilu. Memang keduanya tidak sedang bicara tentang Indonesia. Mereka sedang menulis terpilihnya Trump lewat pemilu dan kiprah setelah terpilih yang bak diktator di Amerika.

Tapi bukankah ada yang terasa akrab? Levitsky dan Ziblat menulis indikator untuk memeriksa apakah demokrasi berlangsung sehat. Pertama, ada penolakan atau komitmen yang lemah pada aturan main yang demokratis. Kedua, penolakan pada legitimasi lawan politik. Ketiga, toleransi atau dorongan pada kekerasan. Keempat, kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media.

Melihat keempat indikator agaknya demokrasi kita memang tengah sakit. Belum lama Presiden Jokowi mengakui cawe-cawe pada kontestan yang tengah berlaga di arena kompetisi Pilpres 2024. Pada kelompok yang berbeda pilihan politiknya, bukan hanya dianggap sebagai lawan politik, tetapi juga harus disingkirkan, jika perlu 'menggunakan" hukum yang terasa keras dan menelisik. Kita juga mendengar ada diskusi diskusi politik yang didatangi relawan, tokoh tokohnya dikejar kejar.