Tantangan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Publik tentu sangat menanti sejauh mana kinerja aparat penegak hukum. Yaitu, Kejaksaan Agung, dan Polri sebagai institusi strategis dalam mengatasi problematika penegakan hukum di Indonesia. Termasuk perannya dalam mencari pelaku atau tersangka yang terkonfirmasi melanggar hukum.

Sepanjang sejarah baik itu Kejaksaan Agung atau Polri kerap kali mengungkap masalah atau kasus-kasus korupsi besar, dan pembunuhan. Namun, kini aparat penegak hukum dihadapkan pada persoalan ketidakadilan yang melibatkan masyarakat kecil untuk mendapatkan akses pada kepastian hukum yang berkeadilan (access to justice).

Tindak tanduk profesionalisme penegak hukum tampak normatif dalam menjalankan proses penegakan hukum karena cenderung memilih kepastian hukum ketimbang keadilan. Meskipun, dalam banyak praktik penegakan hukum di tanah air sulit mempertemukan aspek kepastian dengan keadilan.

Pertalian aspek kepastian hukum dan keadilan merupakan problem tersendiri dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum karena memakai cara pandang yang sangat normatif. Sebaliknya penegakan hukum cenderung mempertemukan kedua asas tersebut bila cara pandangnya progresif.

Pendekatan teori hukum progresif dalam pemikiran Satjipto Rahardjo menghendaki aparat penegak hukum dalam penerapannya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan, dan keadilan. Karena itu, kepastian hukum baru mampu ditegakkan jika kedua aspek tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum.

Oleh karenanya, profesionalisme di kalangan aparat penegak hukum tak hanya keperluan kualitas dan kapasitas yang mumpuni. Melainkan perlu sentuhan moralitas, dan integritas yang kuat. Sehingga aparat penegak hukum punya keberanian tersendiri sekalipun secara prinsip benar sendirian.

Baca Juga

Soal Posisi Polri di Bawah Presiden, PPI: Jika di Bawah Kementerian Akan Tumpang Tindih Kewenangan

Dalam kaitan ini, persoalan tindak pidana korupsi PT. Timah Tbk dan tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki menjadi catatan serius bagi Kejaksaan Agung, dan Polri. Kendati demikian, kedepannya masih perlu monitoring-evaluasi untuk menuntaskan kasus-kasus kejahatan secara profesional.

Alternatif

Menurut hemat penulis, ada beberapa langkah agar penegakan hukum berjalan sesuai prosedur sebagaimana aspirasi yang diharapankan oleh publik. 

Pertama, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam menangani kasus tersebut harus mengedepankan etika, moralitas, dan integritas.

Kedua, urgensitas aparatur penegak hukum penting untuk mengungkap pelaku kejahatan secara prosedural, dan profesional. Termasuk dalam hukum pembuktian.