Menelusuri Jejak Pelanggaran Etika Bisnis: Pinjaman Online Ilegal

tvOnenews.com - Di era perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat ini khususnya bidang kemajuan teknologi, secara langsung berhasil memberikan dampak kepada pola beraktivitas dan berinteraksi masyarakat Indonesia, di mana setiap bidang pada kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari bantuan teknologi. 

Tasya Aqeela Kailani dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menyatakan, salah satunya ialah kemajuan teknologi finansial atau “FinTech” tentunya dengan didorong faktor pendukung seperti tingginya penggunaan internet di Indonesia, serta kebijakan dan regulasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital, menjadi fondasi kuat pesatnya pertumbuhan kemajuan FinTech di Indonesia. 

P2P lending atau kerap dikenal sebagai pinjaman online yang menawarkan transaksi pinjaman serta pembiayaan digital merupakan salah satu model bisnis dari kemajuan teknologi finansial yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia beberapa tahun ke belakang. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan oleh pinjaman online berhasil memikat masyarakat Indonesia yang merasa terbebani akan sulitnya akses pelayanan keuangan karena dipenuhi dengan syarat administrasi formal yang perlu melalui proses panjang dan sulit. 

Upaya dalam memastikan etika bisnis sudah dijalankan dengan baik oleh bisnis pinjaman online telah dilakukan oleh otoritas jasa keuangan atau “OJK” sebagai Lembaga yang mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan dengan menggunakan pendekatan “Compliance Approach” di mana OJK menggunakan aturan yang diterbitkan dalam mengatur dan mengontrol manajemen etika di bisnis fintek ini. 

Dimana semua bisnis pinjaman online wajib terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK, lalu ketentuan dalam pemberian suku bunga dan denda maksimum yang tidak boleh terlalu tinggi, perlindungan akses data pribadi di mana bisnis pinjaman online yang berlisensi hanya boleh mengakses lokasi, mikrofon, dan kamera pengguna, serta dalam proses penagihannya, pihak penagih pinjaman perlu memiliki lisensi penagihan AFPI. 

Dalam menjunjung etika bisnis benar-benar dijalankan pada  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, OJK menegaskan bahwa pihak fintek perlu menerapkan prinsip dasar terhadap perlindungan pengguna yang juga sesuai dengan prinsip etika bisnis, yaitu “transparansi, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan adil, keandalan, serta penyelesaian harus secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.

Baca Juga

Ketua OJK Friderica: Dana Asing Kabur Bukan Salah RI, Tapi Efek Geopolitik dan Ekonomi Dunia