18 Tahun Gerindra dan Visi untuk Indonesia: Peran dalam Membangun Arah Bangsa

Oleh: Dr. Anthony Leong
Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS)

Demokrasi tidak tumbuh secara alamiah. Ia dibangun melalui institusi, dipelihara oleh aturan, dan dijalankan oleh aktor-aktor politik yang mampu menerjemahkan kehendak rakyat ke dalam kebijakan negara. 

Dalam sistem demokrasi modern, partai politik memegang peranan sentral. Ia bukan sekadar alat perebutan kekuasaan, melainkan sarana artikulasi kepentingan publik, ruang kaderisasi, serta wahana perumusan gagasan kebangsaan. Tanpa partai politik yang berfungsi, demokrasi kehilangan struktur dan arah.

Dalam konteks Indonesia yang plural dan penuh tantangan, keberadaan partai politik menjadi semakin penting. Keragaman sosial, geografis, dan ekonomi menuntut adanya mekanisme representasi yang terorganisir. Partai politik menjembatani jarak antara rakyat dan negara. Ia menyaring aspirasi, mengolahnya menjadi gagasan kebijakan, lalu memperjuangkannya melalui jalur konstitusional. Di sinilah fungsi partai diuji, bukan hanya pada saat pemilu, tetapi dalam kerja berkelanjutan membangun negara.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) hadir sebagai bagian dari dinamika tersebut dengan membawa gagasan nasionalisme yang relatif tegas. Sejak awal berdirinya, Gerindra mengusung ide tentang kedaulatan baik politik, ekonomi, maupun sumber daya. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan keadilan sosial. Dalam berbagai platform kebijakan, Gerindra konsisten mendorong penguatan negara dalam melindungi rakyat kecil, petani, nelayan, dan pelaku usaha nasional. Ini bukan sekadar retorika, tetapi menjadi kerangka berpikir yang memengaruhi sikap politik dan kebijakan kader-kadernya.

Prestasi Gerindra dalam politik nasional dapat dilihat dari kemampuannya berkembang menjadi salah satu partai besar dalam kurun waktu 18 tahun. Secara elektoral, Gerindra menunjukkan konsistensi peningkatan suara dan representasi di legislatif. Namun yang lebih penting adalah perannya dalam proses kebijakan ketika berada di dalam pemerintahan. Kader-kader Gerindra di berbagai posisi strategis berkontribusi dalam agenda ketahanan pangan, pertahanan negara, dan stabilitas nasional. Kehadiran ini memperlihatkan bahwa partai tidak hanya kuat dalam oposisi, tetapi juga mampu bekerja dalam pemerintahan.

Baca Juga

Jelang Muktamar ke-35, Tokoh dan Aktivis NU Desak Pemimpin PBNU Mendatang Independen dari Kekuasaan dan Responsif Gender

Peran Ketua Umum Gerindra dan Presiden RI Prabowo Subianto dalam konteks ini patut diapresiasi secara proporsional. Kepemimpinannya menunjukkan kombinasi antara ketegasan visi dan kesadaran institusional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Pesannya kepada kader untuk menjaga uang rakyat dan patuh pada hukum mencerminkan pandangan bahwa politik harus berakar pada etika. Pujian terhadap Prabowo tidak harus bersifat personalistik, karena justru nilai kepemimpinan yang ia dorong disiplin, tanggung jawab, dan orientasi kebangsaan itulah kontribusi terpentingnya.

Di balik figur utama, keberhasilan partai tidak lepas dari kerja organisasi yang rapi dan strategis. Peran Prof Sufmi Dasco Ahmad menjadi sangat krusial dalam hal ini. Sebagai motor konsolidasi internal, Prof Dasco dikenal mampu menjaga stabilitas partai di tengah tekanan politik yang dinamis. Strateginya tidak bersifat reaktif, melainkan sistematis. Ia berperan besar dalam memastikan mesin partai berjalan efektif, kader solid, dan garis kebijakan tetap konsisten. Kepemimpinan seperti ini sering kali tidak banyak disorot, namun justru menjadi tulang punggung keberlanjutan partai.

Dalam konteks itulah, pernyataan Prof Dasco pada HUT ke-18 Partai Gerindra bahwa Gerindra harus hidup “1.000 tahun lagi” menemukan maknanya. Ungkapan tersebut tidak dimaksudkan sebagai target literal, melainkan sebagai visi kelembagaan yang menegaskan bahwa partai politik harus dibangun untuk melampaui momentum elektoral dan figur personal. Narasi ini menunjukkan cara pandang strategis bahwa kekuatan partai terletak pada sistem, kaderisasi, dan nilai yang mampu bertahan lintas generasi. Dengan demikian, “1.000 tahun” adalah metafora tentang keberlanjutan gagasan, bukan ambisi kekuasaan.

Lebih jauh, gagasan tersebut dapat dibaca sebagai pengingat bahwa umur panjang sebuah partai hanya mungkin jika ia terus menjaga relevansi dan kepercayaan publik. Partai yang hidup lama bukanlah yang sekadar menang pemilu, melainkan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dalam demokrasi, partai tidak hidup karena klaim, tetapi karena legitimasi rakyat. Dengan menekankan visi jangka panjang, Prof Dasco sedang menempatkan Gerindra sebagai institusi yang dituntut untuk terus berbenah, menjaga etika kader, serta memastikan bahwa setiap capaian politik selalu berpijak pada kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, Gerindra juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya regenerasi. Kehadiran figur-figur muda seperti Sugiono sebagai Sekjen Partai mencerminkan upaya serius membangun kepemimpinan masa depan. Sekjen Sugiono merepresentasikan generasi baru politisi yang tidak hanya fasih dalam komunikasi publik, tetapi juga memiliki pemahaman geopolitik dan isu global. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan ini menjadi sangat penting. Regenerasi semacam ini menunjukkan bahwa Gerindra tidak berhenti pada kekuatan figur lama, tetapi berusaha menyiapkan kesinambungan nilai dan gagasan.

Gagasan-gagasan Gerindra tentang ekonomi nasional, kemandirian pangan, dan posisi Indonesia dalam percaturan global turut memperkaya diskursus kebijakan publik. Partai ini secara konsisten mendorong negara yang kuat namun tetap berpihak pada rakyat. Gagasan tersebut menemukan relevansinya di tengah ketidakpastian global, ketika negara dituntut hadir lebih aktif dalam melindungi kepentingan nasional.

Tentu, tidak ada partai yang sempurna. Kritik terhadap partai politik adalah bagian dari demokrasi. Namun yang membedakan partai yang bertahan dan yang ditinggalkan adalah kemampuannya belajar dari kritik tersebut. Gerindra berada dalam fase penting untuk membuktikan bahwa kekuatan politik dapat berjalan seiring dengan kedewasaan demokrasi.

Pada akhirnya, keberadaan partai politik diukur dari kegunaannya bagi publik. Gerindra, dengan prestasi, gagasan, dan dinamika internalnya, telah menjadi salah satu aktor penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ia bukan satu-satunya, tetapi perannya nyata. Demokrasi dibangun secara kolektif, dan setiap partai memikul tanggung jawab sejarah. Dalam konteks itu, perjuangan Gerindra adalah bagian dari ikhtiar panjang bangsa untuk memastikan bahwa politik tetap bermakna sebagai alat pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan.(chm)