Membangun Kampus di Perbatasan: Strategi Geopolitik Prabowo
- Istimewa
Penulis: Marsma TNI Hikmat Zakky Almubaroq, Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Logisitik Militer Universitas Pertahanan RI
tvOnenews.com - Pada era Ketika perang dimulai dari gangguan rantai pasok dan krisis pangan, kekuatan bangsa tidak lagi ditentukan hanya oleh senjata, tetapi oleh kemampuan manajemen logistik, dan membangun manusianya.
Perbatasan hari ini bukan lagi halaman belakang republik. Ia adalah garis depan pertarungan logistik global.
Karena itu, membangun Fakultas Vokasi Logistik Militer di perbatasan adalah langkah geopolitik yang berani: membentuk karakter bangsa sekaligus menciptakan daya tangkal baru yang tidak berisik, tetapi menentukan; logistics-based deterrence.
Dari Garis di Peta menjadi Medan Pertarungan Geopolitik
Indonesia memikul beban geografis yang tidak ringan. Panjang garis pantai kita sekitar 108.000 kilometer. Jumlah pulau yang telah bernama dan berkoordinat pada 2024 dicatat 17.380 oleh Badan Informasi Geospasial. Angka-angka ini bukan hiasan pidato. Ini peta kerentanan sekaligus peta peluang.
Beban itu membesar karena Indonesia berdiri di jalur paling sibuk dalam perdagangan maritim. Analisis Indo-Pasifik yang sering dipakai dalam kajian keamanan maritim menyebut sekitar 60 persen perdagangan maritim dunia melintas di kawasan Indo-Pasifik, dan sembilan dari sepuluh pelabuhan tersibuk dunia berada di kawasan ini.
Selat Malaka, salah satu nadi utama kawasan, dilalui sekitar 90.000 kapal per tahun. Jadi jangan heran bila setiap mil laut di sekitar kita dibaca negara lain sebagai kalkulasi strategis, bukan sekadar geografi. Di dalam negeri pun, negara mengakui perbatasan adalah ruang kerja nasional.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyebut pengelolaan perbatasan ke depan mengedepankan lokasi prioritas di 19 provinsi dan 75 kabupaten/kota, didukung pusat kegiatan strategis, pulau-pulau kecil terluar, serta pos lintas batas.
Pada periode sebelumnya, fokus kebijakan juga berbicara ratusan kecamatan lokasi prioritas di puluhan kabupaten/kota. Skala ini sederhana saja maknanya: perbatasan tidak bisa dikelola dengan pola pikir “sekadar pinggiran”.
Model Pembangunan Perbatasan: Ramai Sesaat atau Tangguh Berabad?
Tapal batas negeri bisa dibangun dengan banyak model. Ada model pembangunan berbasis bisnis hiburan. Ada yang memilih kawasan komersial instan. Bahkan ada yang tergoda membangun pusat perjudian atau “ekonomi cepat” yang membuat uang berputar deras.
Dalam hitungan bulan, lampu menyala, musik ramai terdengar, orang-orang datang dan pergi. Tetapi ukuran strategisnya bukan “ramai atau sepi”. Ukurannya adalah “tahan atau rapuh”.
Keramaian yang tidak membangun karakter adalah kemenangan semu. Ia menciptakan kerumunan, bukan komunitas. Ia membangun euforia, bukan identitas. Ia hidup dari konsumsi, bukan dari kapasitas.
Sebaliknya, pendidikan adalah proyek yang tidak heboh, tetapi paling mematikan dalam menghadapi ancaman jangka panjang. Karena pendidikan melahirkan manusia yang tidak mudah dibeli, tidak mudah dipecah, dan tidak mudah diprovokasi.
Ketika kampus berdiri di Garis kedaulatan, yang datang bukan hanya mahasiswa. Datang dosen, datang tenaga kependidikan, datang penelitian, datang latihan praktik. Dan yang orang kota sering lupa: datang orang tua, datang keluarga, datang rombongan kecil yang menengok anaknya sedang belajar di batas negeri.
Di titik itulah ekosistem ekonomi tumbuh secara organik. Warung menjadi toko. Toko menjadi deretan ruko. Rumah singgah menjadi penginapan. Penginapan menjadi usaha jasa yang stabil.
Lalu transportasi bergerak, layanan publik bertumbuh, bahkan pusat belanja akan muncul ketika daya beli dan arus kunjungan sudah terbentuk. Ekonomi seperti ini tidak sekadar berputar, tetapi berakar.
Tetapi mengapa saya menyebut ini geopolitik, bukan sekadar pembangunan daerah?
Karena perang modern bergeser. Hari ini yang dilumpuhkan pertama sering bukan garis depan, tetapi gudang, pelabuhan, jalur distribusi, dan akses pangan. Di tingkat teori, kita mengenal konsep “weaponized interdependence”: jaringan ekonomi global bisa dipakai negara tertentu untuk mengumpulkan informasi strategis atau menutup akses pihak lain.
Lihat Laut Merah. Yang terjadi di Laut Merah saat ini bukan sekadar gangguan pelayaran biasa. Itu adalah geopolitik yang menekan logistik global. International Monetary Fund mencatat pada dua bulan pertama 2024, volume perdagangan melalui Terusan Suez turun sekitar 50 persen dibanding tahun sebelumnya.
IMF juga mengingatkan bahwa dalam kondisi normal sekitar 15 persen volume perdagangan maritim global melewati Suez. United Nations Conference on Trade and Development menunjukkan dampaknya berlapis: transits di kanal turun puluhan persen, banyak kapal kontainer menghindari Suez dan mengalihkan rute memutar Tanjung Harapan, biaya dan waktu kirim naik, guncangan menekan rantai pasok, dan peta pelayaran ikut berubah.
Lihat Ukraina. World Bank menyebut perang Rusia-Ukraina sebagai salah satu guncangan pasokan terbesar dalam beberapa dekade: harga energi dan pangan melonjak, dan harga gandum diproyeksikan naik lebih dari 40 persen pada 2022.
UNCTAD menegaskan rapuhnya harga pangan global: sekalipun harga turun dari puncak, levelnya tetap tinggi dan mudah terpicu oleh gangguan pasar, pembatasan ekspor, atau lonjakan biaya energi dan pupuk.
Perang di satu kawasan, lapar di kawasan lain. Ini realitas. Dan dalam dunia yang saling terhubung seperti ini, negara yang tidak menguasai logistiknya sendiri sedang menyerahkan masa depannya kepada volatilitas global.
Jika supply chain bisa dipakai sebagai senjata, maka ketahanan pangan dan logistik adalah pertahanan masa depan. Inilah yang saya sebut logistics-based deterrence: daya gentar yang lahir bukan dari ancaman tembak, tetapi dari kemampuan bertahan, memproduksi, menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan ketika dunia terguncang.
Dalam kerangka kebijakan pertahanan saat itu, pendirian Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan RI di Belu, perbatasan antara RI dengan Timor-Leste, dapat dibaca sebagai strategi geopolitik yang visioner.
Fakta institusionalnya jelas, pada peresmiannya, Kampus ini ditegaskan berfokus pada aspek logistik dengan target ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan nasional, dengan program studi yang langsung menyentuh problem perbatasan (Pengolahan lahan kering, budi daya ternak, perikanan, pengolahan hasil laut, permesinan kapal, dan lainnya).
Dan jangan lupa konteks politik-administratifnya: pada periode itu, Prabowo memang menjabat Menteri Pertahanan dan berada dalam struktur pengambilan keputusan Kemhan yang menegaskan bahwa FVLM di Belu sebagai penguatan pendidikan vokasi pertahanan yang adaptif, menyiapkan SDM pertahanan yang profesional, terampil, dan berkarakter, khususnya untuk konteks penguatan pertahanan di wilayah perbatasan. Ini bukan kampus pinggiran. Ini kampus garis depan.
Dan ALKI membuat semua ini menjadi jauh lebih serius. Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia melalui PP 37 Tahun 2002 yang memuat ALKI I, II, dan III beserta cabang-cabangnya. Dunia pun mengakui jalur ini: International Maritime Organization melalui Resolusi MSC.72 (69) mengadopsi “partial system of archipelagic sea lanes” di perairan kepulauan Indonesia. Jika dunia mengakui jalur kita, dunia juga menaruh kepentingan di jalur kita. Perbatasan dan perairan kita bukan hanya batas, tetapi panggung kompetisi.
Karena itu, saya kembali ke konstitusi, dengan satu kutipan yang seharusnya membuat kita tersadar. Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Perlindungan tanpa pencerdasan adalah tugas setengah. Pencerdasan tanpa ketahanan adalah kelalaian.
Penutup
Anda boleh membangun kasino di perbatasan dan membuat orang ramai datang, tetapi kampus membuat orang datang karena harapan masa depan. Keramaian bisa diciptakan dalam hitungan bulan, tetapi peradaban dibangun dalam hitungan generasi.
Perbatasan yang hanya dijaga mungkin bertahan sementara; perbatasan yang dididik akan bertahan lama. Dan di abad ketika logistik adalah senjata, ketika rantai pasok bisa melumpuhkan negara tanpa satu peluru pun ditembakkan, perbatasan yang memiliki ilmu, pangan, dan karakter akan membuat siapa pun berpikir dua kali sebelum menekan Indonesia.
Maka harapan kita ke depan sederhana tetapi strategis: semoga di setiap tapal batas republik ini berdiri kampus-kampus baru, pusat vokasi, pusat riset, pusat produksi, yang menyalakan cahaya pengetahuan di ujung negeri. Karena ketika ilmu tumbuh di perbatasan, yang menguat bukan hanya ekonomi lokal, tetapi martabat nasional. (*)
Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Load more