Mengurai Hegemoni dan Ketahanan: Perspektif Feminisme dalam Bingkai Konflik Iran-Amerika Serikat

Oleh: Najmi Mumtaza Rabbany
Mahasiswa Program Magister Departemen Ilmu Politik FISIP-UI

tvOnenews.com - Konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) telah berpuluh-puluh tahun mendominasi panggung politik global. Analisis tradisional Hubungan Internasional umumnya membedah konflik ini melalui lensa realisme: perebutan pengaruh di Timur Tengah, program nuklir, dan unjuk kekuatan militer. Namun, narasi dominan ini sering kali buta terhadap realitas di tingkat akar rumput.

Di sinilah perspektif feminisme hadir untuk membongkar tatanan tersebut. Feminisme dalam Hubungan Internasional menolak gagasan bahwa negara adalah aktor tunggal yang netral gender, dan menyoroti bagaimana kebijakan tingkat tinggi seperti sanksi ekonomi dan retorika perang memiliki dampak yang sangat asimetris terhadap perempuan dan kelompok marginal (Enloe, 2014).

Sanksi Ekonomi sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Salah satu instrumen utama yang digunakan AS dalam melawan Iran adalah kebijakan sanksi ekonomi atau kampanye maximum pressure. Dalam kacamata keamanan tradisional, sanksi dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan "damai" dibandingkan intervensi militer. Namun, perspektif feminisme membongkar mitos ini dengan menunjukkan bahwa sanksi ekonomi adalah bentuk kekerasan struktural yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup harian, di mana perempuan menanggung beban terberatnya.

Ketika ekonomi makro Iran tercekik, inflasi meroket dan nilai mata uang anjlok, memicu krisis di sektor-sektor esensial seperti kesehatan dan kebutuhan pokok. Perempuan, yang secara struktural sering kali menjadi pengelola ekonomi rumah tangga, dipaksa untuk mencari cara bertahan hidup di tengah kelangkaan (Khosravi, 2017). Lebih jauh, kelangkaan obat-obatan yang diakibatkan oleh hambatan transaksi perbankan internasional secara langsung mengancam hak reproduksi dan kesehatan maternal perempuan Iran. Dalam hal ini, sanksi ekonomi bukanlah alat yang netral; ia beroperasi dengan mengeksploitasi kerentanan domestik yang sangat tergenderkan.

Baca Juga

AS Serang Tiga Kapal Tanker Iran

Membongkar Narasi "Imperialisme Feminis"

Selain dampak material, perspektif feminisme juga kritis terhadap retorika moral yang digunakan dalam konflik ini. Negara-negara Barat, termasuk AS, sering kali menggunakan narasi penderitaan perempuan di bawah rezim otoriter sebagai justifikasi untuk melakukan tekanan diplomatik atau bahkan intervensi. Retorika "menyelamatkan perempuan Timur Tengah" ini merupakan bentuk nyata dari apa yang disebut sebagai imperial feminism atau imperialisme feminis (Abu-Lughod, 2013).

Narasi ini bermasalah karena dua alasan fundamental. Pertama, ia memosisikan perempuan Iran sekadar sebagai korban pasif yang tidak berdaya (damsels in distress) yang hanya bisa diselamatkan oleh "pahlawan" dari Barat. Kedua, narasi penyelamatan ini sering kali bersifat hipokrit, karena kebijakan luar negeri yang sama—seperti sanksi yang mencekik—justru memperburuk kondisi kesejahteraan yang diklaim ingin mereka lindungi. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa pembebasan perempuan tidak dapat diimpor melalui pemaksaan geopolitik atau blokade ekonomi.

Agensi dan Ketahanan Perempuan Iran

Menolak untuk direduksi menjadi pion dalam pertarungan negara-negara adidaya, perempuan Iran terus menunjukkan ketahanan dan agensi politik yang luar biasa. Gerakan sosial belakangan ini, seperti protes "Woman, Life, Freedom", menjadi bukti nyata bahwa perempuan Iran adalah aktor politik independen yang mampu mengorganisasi perlawanan massal dari dalam (Eskandari-Qajar, 2022).

Mereka berjuang di dua front yang berlawanan sekaligus: menentang kebijakan patriarkis dan restriktif dari pemerintah domestik mereka sendiri, sekaligus menanggung dan bertahan dari himpitan ekonomi akibat sanksi asing.

Perspektif feminisme lintas batas (transnational feminism) menekankan pentingnya mendengarkan suara perempuan Iran secara langsung, alih-alih mendikte apa yang terbaik bagi mereka dari luar. Solidaritas global harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap perjuangan lokal mereka, bukan dengan menjadikannya amunisi untuk melegitimasi agresi atau tekanan asing.

Kesimpulan

Melihat konflik Iran-AS melalui kacamata feminisme memaksa kita untuk mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan "keamanan". Keamanan sejati tidak diukur dari jumlah hulu ledak nuklir atau keberhasilan blokade ekonomi, melainkan dari keamanan manusia (human security) di tingkat individu.

Selama kebijakan luar negeri masih mengorbankan kesejahteraan dan nyawa kelompok rentan atas nama kepentingan negara, maka sistem internasional kita masih terjebak dalam hegemoni maskulin yang destruktif. Memahami agensi perempuan Iran dan menolak narasi penyelamatan yang imperialistik adalah langkah pertama yang krusial untuk menganalisis konflik ini secara lebih utuh dan manusiawi. (rpi)