Hari Pangan Sedunia 2022 dan Upaya Membangun Kehidupan Berkualitas

Pemerintah tidak pernah mau untuk bermain-main dengan urusan pangan. Pemerintah tidak akan pernah meremehkan urusan pangan.

Buktinya, dalam regulasi yang mengatur Pemerintahan Daerah, pangan telah ditetapkan sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Sebagai urusan wajib dan bukan urusan pilihan, pembangunan pangan, termasuk di dalamnya soal ketahanan pangan, perlu diberi porsi anggaran yang cukup dan memadai.

Tidak hanya itu, untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan, telah dilahirkan lembaga pangan tingkat nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Lembaga pangan inilah yang dimintakan untuk menjadi simpul koordinasi pembangunan pangan di negeri ini, baik antar Kementerian/Lembaga di tingkat pusat ataupun dengan daerah.

Hidup Berkualitas
Selain itu, Pemerintah kini sedang menyiapkan lahirnya Badan Cadangan Logistik Strategis yang lebih mengarah kepada aspek pertahanan dan keamanan nasional.

Baca Juga

Pengamat: MBG Jadi Fondasi Penting dan Strategis SDM Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045

Badan ini yang dalam struktur pemerintahan akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan, tentu memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, khususnya dalam menopang pengembangan Food Estate.

Laporan dari daerah memang bervariasi tentang kisah sukses food estate ini. Ada yang menyebut hasil panennya hanya sekitar 2 ton per hektare, namun ada juga di lokasi lain mampu mencapai hasil 3 ton per hektare, bahkan ada juga yang melaporkan bisa 5 ton per hektare.

Hal ini wajar terjadi, karena upaya untuk meningkatkan produksi padi pada khususnya dan pangan pada umumnya, akan sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor. Ketahanan pangan adalah sistem yang terintegrasi, mulai hulu hingga hilir.

Tentu bukan hanya ditentukan oleh kualitas benih-bibit yang bakal ditanam, lalu kondisi kesehatan lahan yang ada, upaya penanganan hama dan penyakit tanaman, kesiapan infra-struktur pertanian yang dibutuhkan, sampai kepada proses penyuluhan yang dilakukan.

Atas dasar yang demikian, semangat memenuhi ketersediaan pangan lewat food estate, terbukti tidak cukup hanya dengan kemauan politik, tapi yang lebih penting lagi, bagaimana kemauan politik itu dapat diejawantahkan ke dalam langkah-langkah nyata di lapangan.