Polemik Undangan Kongres Tahunan PSSI, Kodrat Shah Buka Suara

"Pada 25 Maret diadakanlah RUPS. Agenda salah satunya memberi hak jawab kepada Kodrat Shah terkait pemberhentian sementara," ujar Limbong.

Dirinya pun mengaku keberatan untuk hadir karena lokasi RUPS digelar di aula Tengku Rizal Nurdin dan merupakan fasilitas publik.

"Sesuai AD/ART seharusnya RUPS digelar di tempat kedudukan di perseroan bukan sarana publik dan ini saja sudah melanggar," ucapnya lagi.

Selain itu Limbong dalam kesempatan itu menerangkan jika pihaknya tidak hadir sebagai perwakilan Kodrat Shah seperti yang disampaikan sejumlah pihak.

"Kita tidak hadir salam RUPS tersebut kita hanya mengantarkan surat keberatan dan penolakan hasil RUPS.

"RUPS yang dilaksanakan 25 Maret 2022 dianggap tidak ada atau tidak sah yang dilakukan oleh oknum notaris. Dikarenakan kedua pemegang saham tidak hadir dalam RUPS," tuturnya.

Baca Juga

Respons PSSI Soal John Herdman Minta Tambahan Pemain Naturalisasi di Timnas Indonesia, Skuad Garuda Makin Garang Buat Piala Asia 2027?

Bahkan bilang Limbong, sebagai pemegang saham 49 persen, Kodrat Shah melalui kuasa hukumnya meminta salinan akte atau foto kopi leges.

Namun, sampai sekarang tidak kunjung diberikan karena menurut si notaris adanya larangan oleh oknum kuasa hukum dengan mengirimkan surat kepadanya.

"Keterangan notaris yang menerangkan secara lisan bahwa notaris tersebut kena jebakan Batman, karena baru tahu keesokan harinya setelah membaca media mengenai ketidak akuran kedua pihak pemegang saham," ujar Limbong.

Saat ini, sambung Limbong pihaknya telah melaporkan notaris yang membuat akte RUPS tersebut.

"Sudah kita laporkan dan adukan notaris tersebut ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar diberikan sanksi sesuai kode etik. Kita juga telah menyurati Kemenkum HAM agar akte yang telah disahkan untuk dibatalkan," ucapnya. 

Bahkan langkah terakhir kuasa hukum Kodrat Shah adalah meminta salinan akte tersebut kepada Komisaris PT KIM, Edy Rahmayadi selaku pemegang 51 persen saham.

"Kita juga telah menyurati untuk meminta salinan langsung ke Komisaris PT KIM pada 5 Juni 2022. Kita masih menunggu jawabannya," ujarnya lagi.

Sebelum mengakhiri, Limbong kembali menegaskan jika pihaknya tidak memiliki maksud apapun.

Mewakili Kodrat Shah, pihaknya hanya ingin meluruskan kabar miring yang beredar terkait RUPS dan Kongres PSSI.

"Kita membuka peluang apapun untuk membahas langkah ke depannya. Seandainya PSSI ingin memediasi kedua belah pihak kita siap yang terpenting untuk kebaikan," ucapnya.