Pernyataan Menlu RI di Sidang Umum ke-78 PBB: Negara di Dunia Tidak Konsisten
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pernyataan nasional Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat, pada hari Sabtu, (23/9/2023).
Tema yang diangkat dalam SMU PBB kali ini adalah membangkitkan kembali kepercayaan dan solidaritas global untuk mempercepat pencapaian SDGs.
Dalam pernyataannya, Menlu Retno menyerukan pentingnya persatuan global dan tanggung jawab kolektif untuk mengatasi krisis kepercayaan dan kesenjangan global.
Ini adalah semangat yang diwarisi dari Konferensi Asia Afrika 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung, atau juga dikenal sebagai Bandung Spirit.
Bandung Spirit menyerukan penghormatan terhadap HAM dan Piagam PBB, yaitu, kedaulatan dan integritas teritorial, kesetaraan semua ras dan bangsa, penyelesaian sengketa secara damai, dan pemajuan kerja sama yang saling menguntungkan.
Bandung Spirit mengingatkan bahwa semua negara memiliki hak & tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, mendorong kerja sama yang win-win, dan memperkokoh solidaritas.
Bandung Spirit dibawa Indonesia saat memimpin G20 tahun lalu dan ASEAN tahun ini, saat kunjungan Presiden Jokowi ke Afrika bulan lalu, dan di mana pun Indonesia pergi termasuk di SMU PBB kali ini.
Bagi Indonesia, kepemimpinan global bukan hanya soal kekuasaan ataupun kemampuan mempengaruhi pihak lain, melainkan soal mendengarkan, menjembatani, konsisten menghormati hukum internasional, dan memperlakukan semua negara setara.
Semua negara harus konsisten menjalankan apa yang telah mereka ucapkan atau walk the talk.
Jika itu dilakukan, situasi dunia bisa dipastikan akan lebih baik, tidak seperti sekarang di mana krisis kepercayaan sangat parah, perbedaan terus menajam, dan konflik dan perang terus membelah kita.
Menlu sampaikan 3 hal yang perlu didorong untuk bangkitkan kembali kepercayaan dan solidaritas global sejalan dengan Bandung Spirit.
PERTAMA, memperkuat kepemimpinan global kolektif.
Nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir negara.
Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera menjadi tanggung jawab semua negara, besar maupun kecil, Utara maupun Selatan, maju maupun berkembang.
Semua negara harus berkontribusi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif.
Dan ini hanya bisa dicapai jika semua memegang teguh rules of the game yang sama, menghormati hukum internasional khususnya prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, dan menyelesaikan konflik secara damai di meja negosiasi bukan di medan perang.
Indonesia menyerukan tanggung jawab kolektif untuk membantu rakyat Palestina dan Afghanistan.
KEDUA, memajukan pembangunan bagi semua.
Semua negara memiliki hak yang sama untuk maju.
Namun sayangnya tata kelola global saat ini hanya menguntungkan segelintir negara.
Diskriminasi perdagangan terjadi dengan mengatasnamakan lingkungan.
Rantai pasok pangan dimonopoli oleh negara tertentu.
Semua ini turut memicu terkikisnya trust and solidarity.
Oleh karena itu ini harus segera diubah.
Negara maju harus dukung hilirisasi industri negara berkembang.
Mereka juga harus jalankan komitmen untuk dukung negara berkembang mengatasi perubahan iklim termasuk pendanaan dan transfer teknologi.
Teknologi dan inovasi termasuk artificial intelligence tidak boleh hanya eksklusif untuk negara maju.
KETIGA, memperkokoh kerja sama kawasan.
Institusi regional harus berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan global.
ASEAN telah menjalankan peran selama lebih dari 5 dekade terakhir.
Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia berhasil menavigasi dinamika geopolitik, menjaga keutuhan ASEAN dan membangun visi jangka panjang 2045, memperkuat sentralitas ASEAN dalam memperkokoh ketahanan kawasan dan menyiapkan ekonomi masa depan, mempererat kemitraan dengan PIF dan IORA, dan menerjemahkan AOIP menjadi kerja sama konkret inklusif.
Terkait Myanmar, ASEAN terus mendesak junta militer menjalankan 5PC dan ASEAN akan terus maksimal membantu rakyat Myanmar.
Di akhir pernyataannya, Menlu mendesak agar sistem multilateral segera direformasi. (awy)
