Fadli Zon: Gubernur DKI Bukan Pihak yang Melakukan, Apa yang Disebut Sebagai Pelanggaran Prokes

Jakarta - Politikus Partai Gerindra Fadli zon mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan bukanlah pihak yang melanggar Protokol kesehatan dalam kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11) lalu. Menurut Fadli, Anies bahkan menjadi pihak yang melakukan penegakan hukum kepada pelanggarnya dengan memberikan sanksi.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadli ketika berdialog di Program Kabar Petang, Rabu, 18 November 2020.

Fadli menilai aparat penegak hukum bersikap diskriminatif terhadap Anies.

“Menurut saya ini adalah sebuah ironi. Selama beberapa waktu ini, pihak kepolisian, aparat penegak hukum tidak melakukan upaya-upaya yang serupa misalnya terkait dengan pilkada di Jawa Tengah, di tempat-tempat lain. Kerumunan-kerumunan di berbagai tempat yang cukup banyak dan hanya merupakan satu imbauan. Tetapi kepada gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Ini adalah suatu sikap yang diskriminatif menurut saya karena seperti tadi disampaikan pakar hukum Irman Putra Sidin yang menurut saya sudah sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada peristiwa pidana di situ,” ujar Fadli.

Menurut Fadli aturan mengenai pelanggaran protokol kesehatan juga tidak diatur di dalam Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan.

“Saya kira itu terjadi undang-undangnya Nomor 6 tahun 2018 ketika saya masih menjadi Wakil Ketua DPR. Seingat saya di dalam pembicaraan itu tidak ada hal-hal yang dibayangkan sekarang, ya. Persis yang dibayangkan sekarang apalagi pandemi, tidak ada istilah protokol kesehatan, dan lain-lain. Ya bahkan waktu itu juga istilah PSBB itu masih asing. Jadi kita tidak pernah menduga ada bencana semasif ini dan itu tidak tertampung dalam Undang-undang Karantina Kesehatan,” tambahnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mempertanyakan istilah klarifikasi yang digunakan pejabat Polda Metro Jaya saat memeriksa Anies.

“Saya melihat apa yang dilakukan oleh aparat terkait dengan pemanggilan hukum, apa yang disebut klarifikasi saya tidak tahu di mana konsep klarifikasi di dalam hukum kita, di dalam penyelidikan maupun penyidikan. Tapi klarifikasi itu kemudian ada BAP-nya dengan 33 pertanyaan yang dijawab oleh Gubernur sepanjang 9,5 jam. Ya itu menurut saya suatu hal yang tidak wajar,” kata Fadli lagi.

Apalagi bagi Fadli, Anies bukanlah pihak yang melanggar peraturan.

“Gubernur DKI kan bukan pihak yang melakukan apa yang disebut sebagai pelanggaran protokol kesehatan. dan bahkan berusaha melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi berupa denda. Dan tiba-tiba kemudian diperiksa atau diklarifikasi sebagai pihak yang diperiksa atau diklarifikasi. Jadi ini juga membuat kekacauan. Kan seharusnya Kapolda maupun Pangdam itu merupakan di dalam koordinasi pemerintahan gubernur itu mewakili pemerintah pusat untuk pengamanan nah itu di bawah gubernur beradanya. Memimpin meskipun tidak mengganggu koordinasi instansi vertikalnya,” ujarnya.

Fadli menilai pasal dalam UU Kekarantinaan Kesehatan tak bisa dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta.

“Ketentuan pidana di dalam undang-undang karantina kesehatan itu diatur dalam pasal 90-94 mengenai siapa dan kondisi bagaimana orang atau badan bisa disebut melanggar ketentuan kekarantinaan, tidak ada satu pun saya kira yang bisa disangkakan dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta atau penyelenggara negara lain karena memang bunyinya begitu kalau kita lihat dari pasal-pasal yang ada. Jadi tidak ada urusan dari polisi untuk melakukan pemanggilan apakah namanya klarifikasi dan sebagainya, itu bisa disebut nanti abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan,” katanya.

Menurut Fadli, seharusnya yang turun tangan untuk masalah Anies adalah Menteri Dalam Negeri. “Kalaupun ada urusan dengan Gubernur DKI harusnya seperti yang disampaikan Pak Irman Putra Sidin tadi itu adalah urusannya dengan pemerintahan dan mestinya itu Mendagri yang melakukan koordinasi. Kalau hal ini dilakukan secara konsisten di berbagai tempat ya harusnya beberapa gubernur dipanggil dong sehingga terkesan tidak diskriminatif atau mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan karena ketidaksuka-annya kepada yang bersangkutan itu menurut saya tidak bagus di dalam pemerintahan kita,” pungkasnya. (act)

(Lihat juga: MENANGGAPI KASUS KERUMUNAN HRS DAN KELEMAHAN NEGARA, FAHRI HAMZAH: BERNEGARA ITU ANTISIPATIF)