Tanggapi Isu Kudeta AHY, Mahfud MD: Terpikir Saja Tidak, Apalagi Merestui | tvOne

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud md angkat bicara membantah isu bahwa dirinya merestui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih kepemimpinan Agus harimurti yudhoyono ( Ahy) di Partai Demokrat. Dia menyatakan bahwa tidak pernah terpikir, apalagi merestui isu tersebut.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, yang dipantau di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021.

Mahfud pun mengaku tidak pernah membicarakan soal Kudeta partai demokrat bersama Moeldoko.

"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud.

Menurut dia, sulit dipercaya apabila kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta. Terlebih, masyarakat saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.

"Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu. Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," ujarnya.

Sebelum Mahfud, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menanggapi isu pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan pihak Istana Kepresidenan dan membuat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengirimkan surat kepada Presiden.

"Sebenarnya saya masih 'diem-diem' aja sih, karena saya tidak perlu reaktif dalam hal ini," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers virtual di Jakarta, Senin malam (1/2).

Namun, karena cukup banyak pertanyaan dari media massa, Moeldoko memutuskan menanggapi isu tersebut.

"Poin pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko," ujar Moeldoko.

Dia mengatakan bahwa beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ke kediamannya. Moeldoko mengatakan dirinya sebagai mantan Panglima TNI terbuka kepada siapa pun yang ingin bertemu, tanpa memberikan batas.

"Kepada siapa pun, apalagi di rumah ini. Terbuka 24 jam dengan siapa pun. Mereka datang berbondong-bondong, ya kita terima," ucap Moeldoko menjelaskan.

Gerakan Pengambilalihan Paksa PD

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Jakarta, Senin.

AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.

"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap-nya.

Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.

"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," kata dia.

AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," ujar AHY.

Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB). (act/ant)