Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN),
Rosaline irine rumaseuw mendadak menjadi sorotan setelah pernyataannya yang meminta pemerintah menyediakan rumah sakit untuk para pejabat.
Ucapannya tersebut sempat menuai kritikan karena dianggap pernyataannya tidak pantas kala semua pihak sibuk berjibaku menghadapi tsunami COVID-19 di Indonesia.
“Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu Corona lahir, Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada karena pejabat negaranya harus diistimewakan. Dia [pejabat negara] ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya? Harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak ada yang memikirkan kesehatannya,” tutur Irine dalam pernyataannya.
Usulan
Wasekjen pan ini memantik kritik publik. Dikala sebagian banyak masyarakat yang tengah berjuang melawan Corona, ditambah tenaga kesehatan yang tak kenal lelah berjibaku memberikan pelayanan, Rosaline dianggap tidak peka.
Apalagi, latar belakang Rosaline sebagai seorang dokter seyogyanya lebih memiliki rasa empati.
Ide yang dikeluarkan Rosaline selain menuai kritikan dari masyarakat, pun mengundang nada miring dari rekan sesama politisi.
“Di saat angka COVID-19 tidak melonjak saja, menurut saya perbedaan perlakuan itu tidak perlu. Apalagi di saat-saat seperti ini, saya kira justru rakyat yang harus lebih diutamakan,” kata Mochamad Nabil Haroen, Politikus PDI Perjuangan.
Senada dengan Nabil Haroen, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengatakan bahwa tidak perlu ada
Rumah sakit khusus pejabat.
“Saya melihat tidak perlu ada rumah sakit khusus bagi pejabat. Ya bareng-bareng saja dengan yang lain. Pejabat ini kan memiliki gaji, berobat sendiri pasti bisa, apalagi setiap pejabat memiliki jaminan kesehatan,” imbuhnya.
PAN selaku partai yang menaungi Rosaline pun angkat bicara. Usulan yang dikemukakan Rosaline merupakan usulan atas nama pribadi, bukan usulan partai.
Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PAN, Yandri Susanto, mengatakan bahwa Rosaline tidak mengatasnamakan partai ketika mengemukakan pendapatnya tentang rumah khusus untuk pejabat.
Yandri juga menegaskan bahwa PAN berkomitmen bersama pemerintah berjuang dalam menghadapi pandemi. Selain itu, PAN juga akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan yang terbaik dalam menghadapi pandemi. (awy)