Nominalnya Nggak Main-main! APBN 2026 Kucurkan Rp 335 Triliun untuk MBG, Target 82,9 Juta Penerima

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran jumbo untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026. Nilainya tak main-main, mencapai Rp 335 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan alokasi pada 2025 yang sebesar Rp 71 triliun dengan cakupan 17,9 juta penerima. Kenaikan signifikan ini menunjukkan skala perluasan program yang dirancang menjadi salah satu tulang punggung kebijakan sosial pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional.

Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Lembaga ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program strategis tersebut, dengan porsi anggaran terbesar difokuskan untuk pemenuhan gizi masyarakat.

Pagu BGN Tembus Rp 268 Triliun

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pagu anggaran lembaganya pada 2026 tercatat sebesar Rp 268 triliun.

“Untuk tahun 2026 pagu anggaran kita sudah tercatat Rp 268 triliun di mana 95,4% adalah untuk program pemenuhan gizi nasional. Untuk MBG-nya senilai Rp 248 triliun, kemudian non-MBG Rp 7,457 triliun,” ujar Dadan.

Baca Juga

Polemik Anggaran BGN, Mahasiswa Nilai Belanja Motor Tak Tepat Sasaran

Pagu tersebut sebagian besar memanfaatkan pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang secara keseluruhan didesain mencapai Rp 470,46 triliun. Anggaran pendidikan itu tetap disalurkan melalui 23 kementerian/lembaga seperti tahun sebelumnya.

Menariknya, BGN menjadi penerima terbesar dalam distribusi anggaran pendidikan 2026. Nilainya mencapai Rp 223,55 triliun atau setara 47,51% dari total pagu pendidikan nasional. Angka ini melonjak drastis dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang hanya sebesar Rp 56,8 triliun.

Rincian Fungsi dan Jenis Belanja

Dari total pagu BGN, sebesar 83,4% atau sekitar Rp 223,5 triliun dialokasikan ke fungsi pendidikan. Sementara itu, 9,2% atau Rp 24,7 triliun masuk ke fungsi kesehatan, dan 7,4% atau Rp 19,7 triliun dialokasikan untuk fungsi ekonomi.

Jika dilihat dari struktur belanja, komposisinya didominasi belanja barang sebesar 97,7%. Sisanya terdiri dari belanja pegawai 1,4% dan belanja modal 0,9%.

Besarnya porsi belanja barang mencerminkan fokus pada operasional program, terutama penyediaan makanan bergizi dan distribusinya ke para penerima manfaat di berbagai daerah.