Jakarta - Di tengah melonjaknya sejumlah harga bahan pokok dan kesulitan ekonomi gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta naik sebesar Rp 26 miliar dibandingkan anggaran tahun lalu. Rencana tersebut mendapatkan sorotan keras dari publik.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah DKI Jakarta mendadak disorot keras, setelah anggaran belanja gaji dan tunjangan mereka tahun ini diajukan. Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI meningkat 26 miliar dibandingkan anggaran tahun lalu.
Di tahun 2021 anggaran gaji dan tunjangan anggota dewan sebesar 150,9 miliar. Tahun 2022 ini DKI Jakarta menganggarkan Rp 177,4 miliar. Nilai ini sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA-PPAS 2022 dan diunggah dalam situ Smart Planning Budgeting DKI Jakarta.
Dalam KUA-PPAS dirincikan, setiap anggota dewan bisa mengantongi lebih dari 139,3 juta setiap bulannya dari gaji dan tunjangan. Sementara untuk lima orang pimpinan dewan memiliki tambahan dana operasional lagi sebesar Rp 676 ribu per bulan.
Menurut wakil ketua DPRD DKI M Taufik, tidak ada rencana kenaikan gaji, melainkan kenaikan tunjangan sebesar 10-15 juta rupiah. Rencana kenaikan gaji bagi DPRD DKI Jakarta mendapat sorotan tajam dari publik.
Rencana kenaikan gaji anggota dewan DPRD DKI Jakarta dinilai terkesan tidak berempati pada rakyat yang tengah diterpa kesulitan ekonomi dan naiknya sejumlah harga bahan-bahan pokok.(awy)