Soroti Pendidikan Inklusi Sekolah Umum di Indonesia, Wisnu: Kami Tak Ingin Pelabelan

Makassar, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyoroti implementasi dari penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah umum di Indonesia. 

Menurutnya, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pertumbuhan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia berjalan ke arah positif. 

"Saat ini setidaknya sudah ada 40.928 sekolah di Indonesia yang melaksanakan pendidikan inklusif," kata Wisnu Wijaya.

Lanjut Wisnu Wijaya menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Forum Tingkat Tinggi ASEAN atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 di Hotel Four Points, Makassar, Rabu (11/10/2023).

"Mengacu pada data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, paparnya, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusif baik di jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri maupun swasta," jelasnya.

Kata Wisnu, dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus telah melaksanakan pembelajaran di dalamnya.

Baca Juga

Lakukan Pertemuan dengan BI-DEN, DPR RI: Rapat Koordinasi Mitigasi

“Jumlah peserta didik yang menikmati pendidikan inklusi telah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2010 dari angka 15 ribu orang menjadi 135 ribu orang pada tahun 2022. Ini tidak lepas juga dari peran sekolah dalam menyediakan guru pembimbing khusus yang mendidik, melatih, dan mengevaluasi peserta didik dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Kendati demikian, kurang dari 13 persen sekolah yang memiliki pendidik terlatih dalam pendidikan inklusi,” katanya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal itu menekankan, mengingat pentingnya peran dan tugas dari guru pembimbing khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, dia mendorong pemerintah menyediakan anggaran tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga terlatih di sekolah inklusi. 

“Kami di DPR siap menjembatani Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kemensos untuk mendiskusikan kebijakan anggaran yang tepat untuk mendorong lebih banyak tenaga profesional di sekolah inklusi. Kami tidak ingin sekolah inklusi hanya sekadar pelabelan dan formalitas semata,” kata anggota Fraksi PKS itu.

Aspek kesiapan infrastruktur sekolah, lanjut Wisnu, dan kesejahteraan guru harus sepadan dengan besarnya tanggung jawab yang diembankan kepada mereka.