Minim Akses Pendidikan Hukum, Indonesia Timur Dapat Dukungan Sekolah Tinggi Hukum

tvOnenews.com - Ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di kawasan timur. 

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi, termasuk program studi hukum, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Kondisi ini membuat banyak calon mahasiswa di Indonesia Timur harus merantau jauh atau bahkan mengurungkan niat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya dan akses.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di beberapa provinsi Indonesia Timur masih berada di bawah rata-rata nasional. 

Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan sumber daya manusia di bidang strategis, termasuk sektor hukum. 

Akibatnya, distribusi advokat, hakim, dan aparat penegak hukum cenderung tidak merata, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas layanan hukum di daerah.

Baca Juga

Urus Legalitas Usaha hingga Kenotariatan Kini Bisa Digital, 470 Layanan Hukum Ada di PASTI  

Contoh nyata terlihat di sejumlah wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, di mana jumlah perguruan tinggi hukum masih terbatas dibandingkan wilayah barat Indonesia. 

Padahal, kebutuhan akan tenaga hukum yang memahami konteks lokal sangat penting, terutama dalam menangani persoalan adat, konflik agraria, hingga akses keadilan bagi masyarakat terpencil. 

Inilah yang membuat pembangunan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia Timur menjadi langkah strategis dan relevan.

Akses terhadap pendidikan hukum di Indonesia masih belum merata, terutama di kawasan timur yang kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. 

Kehadiran Sekolah Tinggi Hukum di wilayah ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat pentingnya mencetak sumber daya manusia yang memahami sistem hukum secara komprehensif. 

Tanpa dukungan pendidikan yang memadai, kesenjangan kualitas penegakan hukum berpotensi terus melebar.

Di tengah tantangan tersebut, pembangunan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia Timur dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum nasional. 

Data menunjukkan bahwa jumlah perguruan tinggi hukum masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah timur memiliki akses yang lebih terbatas. 

Kondisi ini berdampak pada distribusi advokat, hakim, dan praktisi hukum yang belum merata. Upaya untuk menjawab persoalan ini mulai terlihat melalui inisiatif berbagai pihak, termasuk organisasi advokat.