Minim Akses Pendidikan Hukum, Indonesia Timur Dapat Dukungan Sekolah Tinggi Hukum

tvOnenews.com - Ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di kawasan timur. 

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi, termasuk program studi hukum, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Kondisi ini membuat banyak calon mahasiswa di Indonesia Timur harus merantau jauh atau bahkan mengurungkan niat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya dan akses.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di beberapa provinsi Indonesia Timur masih berada di bawah rata-rata nasional. 

Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan sumber daya manusia di bidang strategis, termasuk sektor hukum. 

Akibatnya, distribusi advokat, hakim, dan aparat penegak hukum cenderung tidak merata, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas layanan hukum di daerah.

Baca Juga

Khofifah Lantik Pengurus IKA UNAIR Jateng, Tekankan Pentingnya Pemerataan Layanan Kesehatan Berkualitas.

Contoh nyata terlihat di sejumlah wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, di mana jumlah perguruan tinggi hukum masih terbatas dibandingkan wilayah barat Indonesia. 

Padahal, kebutuhan akan tenaga hukum yang memahami konteks lokal sangat penting, terutama dalam menangani persoalan adat, konflik agraria, hingga akses keadilan bagi masyarakat terpencil. 

Inilah yang membuat pembangunan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia Timur menjadi langkah strategis dan relevan.

Akses terhadap pendidikan hukum di Indonesia masih belum merata, terutama di kawasan timur yang kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. 

Kehadiran Sekolah Tinggi Hukum di wilayah ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat pentingnya mencetak sumber daya manusia yang memahami sistem hukum secara komprehensif. 

Tanpa dukungan pendidikan yang memadai, kesenjangan kualitas penegakan hukum berpotensi terus melebar.

Di tengah tantangan tersebut, pembangunan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia Timur dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum nasional. 

Data menunjukkan bahwa jumlah perguruan tinggi hukum masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah timur memiliki akses yang lebih terbatas. 

Kondisi ini berdampak pada distribusi advokat, hakim, dan praktisi hukum yang belum merata. Upaya untuk menjawab persoalan ini mulai terlihat melalui inisiatif berbagai pihak, termasuk organisasi advokat. 

Salah satunya datang dari Komite Nasional Advokat Indonesia (KNAI) yang mendorong pembangunan institusi pendidikan hukum di kawasan timur sebagai bagian dari kontribusi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Mengutip dari Antara, sekitar 500 advokat dari KNAI menyalurkan bantuan sebesar Rp1 miliar kepada Garuda Nasionalis Indonesia untuk pembangunan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia Timur.

Dana tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan pendidikan hukum di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih.

“Ini merupakan bantuan untuk pembangunan Perguruan Tinggi ilmu hukum di wilayah Indonesia Timur, semoga berguna. Insyaallah, akan jadi poros perubahan di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dan akan selalu menjadi organisasi advokat terdepan di Indonesia,” ujar Ketua Umum KNAI, Pablo Benua.

Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam menciptakan pemerataan kualitas pendidikan hukum. 

Dengan adanya institusi pendidikan di daerah, diharapkan generasi muda lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan tanpa harus berpindah ke kota besar.

Peran organisasi ini sebagai bagian dari organ penegakan hukum di Indonesia, dengan harapan bisa menjadi motor perubahan dalam sistem hukum nasional.

Sumber :

• Antara

Tidak hanya berperan sebagai wadah advokat, tetapi juga sebagai agen reformasi hukum. Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia Timur bisa menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat kualitas penegakan hukum dari hulu, yakni pendidikan.

Sebagai perbandingan, negara dengan sistem hukum yang kuat umumnya memiliki distribusi lembaga pendidikan hukum yang merata. 

Hal ini memungkinkan lahirnya praktisi hukum berkualitas dari berbagai daerah, bukan hanya dari pusat-pusat pendidikan tertentu.

Sejumlah penghargaan juga diberikan kepada advokat dengan berbagai kategori, di antaranya Budi Wahyono sebagai Advokat Terfavorit 2026, Rey Utami sebagai Advokat Perempuan Terbaik 2026, serta Tresno Wijaya sebagai Advokat Perceraian Terbaik 2026.

Inisiatif pembangunan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia Timur menjadi sorotan penting di tengah upaya pemerataan pendidikan dan penegakan hukum. 

Langkah ini menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya dimulai dari kebijakan, tetapi juga dari kontribusi nyata berbagai elemen, termasuk organisasi profesi. (udn)