Bukan Sekadar Pintu Perlintasan, PLBN Papua Disiapkan Buka Konektivitas Ekonomi hingga Pedalaman

Nurdin mencontohkan kawasan Yetetkun. Di wilayah tersebut terdapat aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus mengembangkan pertanian berkelanjutan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu rujukan dalam merancang pembangunan perbatasan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Pendekatan kekeluargaan dan pemanfaatan komunitas adat perlu berjalan bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana. Dengan begitu, potensi gesekan di tingkat masyarakat dapat diminimalkan sekaligus memperkuat proses reintegrasi warga yang kembali ke wilayah asalnya,” kata Nurdin.

Menurut dia, hubungan kekeluargaan serta keterikatan masyarakat Papua di Papua Nugini dengan komunitas adat dan tanah ulayat di wilayah asal dapat menjadi modal sosial dalam proses pemulangan secara sukarela.

Karena itu, pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Jalan, fasilitas perbatasan, dan konektivitas tidak hanya dibangun sebagai infrastruktur, tetapi harus terhubung dengan kebutuhan ekonomi dan kehidupan warga.

Dari Gerbang Negara Menjadi Pintu Ekonomi Pedalaman

Baca Juga

Buka Jalur Lintas Batas Indonesia–Papua Nugini, BNPP RI Matangkan Koridor Yetetkun–Butmambin

Dalam kerangka tersebut, PLBN menjadi salah satu titik awal untuk membuka akses masyarakat terhadap kawasan perbatasan. Tantangannya adalah memastikan akses tersebut dapat diteruskan hingga wilayah pedalaman.

Konektivitas dari kawasan PLBN menuju daerah sekitar perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan program pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat.

“Kehadiran PLBN bukan hanya memberikan akses perlintasan secara legal menuju negara tetangga, tetapi juga mulai membuka ruang bagi pergerakan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan,” tegas Nurdin.

Kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan sendiri tidak berhenti pada akses perlintasan. Aspek permukiman, lingkungan, dan aktivitas ekonomi juga menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan.

Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan kawasan permukiman yang layak dan terintegrasi dengan kawasan di negara tetangga menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan yang terpadu.

Melalui sinkronisasi RAPPP 2025–2029, BNPP RI menempatkan pengelolaan perbatasan sebagai bagian dari agenda pembangunan Papua yang lebih luas. PLBN tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai gerbang negara, tetapi manfaatnya diharapkan meluas menjadi penghubung antara kawasan perbatasan, masyarakat, dan pusat-pusat aktivitas ekonomi di pedalaman.

Dengan demikian, pembangunan PLBN Papua tidak semata-mata berbicara tentang siapa yang masuk dan keluar wilayah negara. Infrastruktur tersebut diarahkan menjadi bagian dari upaya membuka akses ekonomi, memperkuat konektivitas masyarakat, dan mendorong kawasan perbatasan menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam pembangunan Papua. (udn)