DPRD Mimika Bentuk Pansus Usut Dugaan Penyelewengan Pengelolaan Pesawat Milik Pemda

“Tapi kami hanya pertahankan aset Pemda, karena status pesawat itu adalah milik Pemda,” tegas Ida Wahyuni.

Ida juga mengungkapkan bahwa sesuai kontrak dengan Asian One Air, hasil sewa bagi hasil. Dimana Pemda mendapatkan Rp12,5 juta per jam terbang helikopter dan Rp10 juta untuk pesawat. Pemda juga menjalankan kewajiban mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk asuransi dan sparepart.

Tapi sejak Tahun 2020, Asian One Air menunggak pembayaran hasil sewa sebesar Rp21 milar kepada Pemda Mimika. Sementara keberadaan helikopter sekarang berdasarkan data AirNav, helikopter ada di Nabire dan tidak ada jam terbang di Timika.

Ketua DPRD, Anton Bukaleng geram karena pesawat yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru terbalik. Menurutnya, ini sudah salah sejak awal sampai pada pengelolaan.

“Pemda Mimika adakan pesawat dan helicopter untuk melayani masyarakat, tapi pesawat dan helikopter ada dimana,” tegas Anton Bukaleng.

Ketua Komisi B, Nurman Karupukaro mengatakan pansus harus dibentuk untuk mengusut lebih tajam. Sebab sudah ada temuan BPK terkait tunggakan Asian One Air sebesar Rp21 miliar yang harus ditindaklanjuti. Jika dalam temuan pansus, ada menemukan pelanggaran maka pansus akan merekomendasikan kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.

Menurutnya, anggaran untuk pembelian pesawat cukup besar mencapai Rp85 miliar tapi baru menghasilkan Rp17 miliar kepada daerah. Di sisi lain, Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan harus menyewa helikopter untuk melayani masyarakat.