KSP Moeldoko Soal Konflik Lahan di Rempang: Pemerintah Sudah Bentuk Satgas 

Denpasar, tvOnenews.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko merespon soal kekisruhan akibat konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menyelesaikan kekisruhan di Rempang. Ada dua penyelesaian yaitu dengan yudisial dan melakukan pendekakatan-pendekatan non yudisial.

"Pemerintah sudah membentuk satgas untuk menyelesaikan dengan baik. Intinya bahwa kalau kita melihat ada dua penyelesaian yudisial oleh satgas itu, tapi juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan non yudisial," kata dia, usai meninjau Pelabuhan Sanur, di Denpasar Selatan, Jumat (22/9).

Menurutnya, bahwa ada warga yang salah membeli lahan sehingga dengan sadar menyerahkan lahan tersebut ke pemerintah.

"Karena ternyata, banyak dari teman-teman yang secara sadar, memahami, bahwa dia telah salah membeli, akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Kalau ada kompensasi itu nanti dibicarakan antara mereka dengan pihak yang berkaitan," ujarnya.

"Jadi, saya pikir masyarakat yang memang salah membeli atau tertipu dan seterusnya, sebaiknya menyerahkan saja. Karena pada akhirnya nantinya akan terlihat mana sebenarnya, yang siapa nanti yang jual," lanjutnya.

Baca Juga

Wamendagri Bima Arya Sebut Tata Ruang yang Baik Diperlukan untuk Kembangkan Potensi Kepulauan Riau

Kemudian, memang ada yang memaksa dengan melakukan perlawanan memakai massa. Moeldoko mengimbau agar hal tersebut tidak perlu dilakukan.

"Yang kedua memang ada yang maksa dengan perlawanan, bisa kita lihat perlawanan ada yang menggunakan massa dan seterusnya. Saya imbau untuk tidak perlu itu. Tidak perlu, karena ini untuk kepentingan yang lebih besar," katanya.

Pihaknya juga membenarkan, memang dalam soal Rempang ada komunikasi yang kurang tepat atau tidak ada komunikasi lebih awal sehingga masyarakat taunya ada pembebasan lahan.

"Memang kita sering begitu (komunikasi kurang tepat). Kita, sering ada persoalan-persoalan yang tidak berkomunikasi lebih awal. Sehingga taunya masyarakat mungkin kok tahu-tahu ada kegiatan begini dan seterusnya. Ini memang sekali lagi teman-teman sekalian, kalau urusan komunikasi kita sering mengucapkan mudah tetapi sering praktik di lapangannya tidak seperti itu," ujarnya.

"Tapi KSP berusaha untuk memahami situasi dan kita mencoba dari pendekatan non yudisialnya ada pihak-pihak yang bisa kita komunikasikan. Udahlah, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, sebaiknya daripada berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum dan (seterusnya), akhirnya banyak yang menyerah kan," ujarnya. (awt/far)