Rekam Jejak Arya Wedakarna Senator Bali yang Kontroversi Hadiri Kontes Waria di Thailand, Pernah Dipecat Jokowi

Dari PNI Marhenisme, AWK berani maju sebagai caleg DPR RI Dapil Bali pada Pemilu 2004. Sayangnya ia gagal mendapatkan slot kursi di Senayan.

AWK belum menyerah dan memajukan namanya sebagai anggota DPD RI dai Bali di Pemilu 2014. Ia pun sukses memperoleh anggota terbanyak sebesar 178.934 suara sehingga membawa dirinya duduk di kursi di Senayan.

Pada Pemilu 2019, AWK lagi-lagi maju sebagai anggota DPD RI perwakilan Bali. Suara senator tersebut masih tinggi ketimbang rivalnya. Ia berhasil mendapatkan 742.781 suara sehingga kembali lolos ke kursi Parlemen periode 2019-2024.

Dalam Pemilu 2024, AWK kembali pede untuk maju sebagai anggota DPD RI asal Bali untuk periode 2024-2029. Ia pun sukses menyabet suara terbanyak kedua dengan torehan 378.300 suara.

Jejak Kontroversi AWK

1. Klaim Gelar Raja Majapahit

Baca Juga

DPD Soroti Konflik Papua Tak Kunjung Tuntas: 8 Presiden Berganti, Arah Penyelesaian Belum Jelas

pada awal 2020, Arya Wedakarna pernah dilaporkan oleh warga Bali dari organisasi Puskor Hindunesia, Aliansi Peduli Bali dan Komponen Rakyat Bali ke Polda Bali. Pengaduan tersebut tak lepas anggota DPD RI itu kerap mengklaim sebagai Raja Majapahit.

AWK dinilai kerap menyebut sebagai Raja Majapahit dalam beberapa kali aktivitas sosial hingga akun media sosialnya. Ia bahkan pernah dilantik sebagai Raja pada 31 Desember 2009 di Pura Besakih di Kabupaten Karangasem dengan nama Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.

Pengakuan identitas tersebut dapat merusak tatanan sejarah Kerajaan Majapahit. Namun AWK sendiri mengklarifikasi dan membantah dirinya telah mendeklarasikan diri sebagai Raja Majapahit secara sepihak.

2. Tolak Praktik Sistem Bank Syariah di Bali

Pada Agustus 2014, Arya Wedakarna juga memicu kontroversi dengan menolak praktik dan pembukaan kantor cabang sistem perbankan syariah di Bali. Melalui media sosialnya, AWK menggerakkan massa dari Aliansi Hindu Muda Indonesia dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) untuk berdemonstrasi.

Ia mendesak agar moratorium atau penghentian izin operasional serta pembukaan bank berbasis syariah dilakukan di Bali. Baginya, sistem ekonomi lokal lebih cocok bagi masyarakat Bali ketimbang sistem perbankan syariah.

3. Tolak Kehadiran Ustaz Abdul Somad

Kontroversi kali ini menyasar pada sebuah penolakan. Pada 2017, AWK tercatat pernah secara terang-terangan menolak kehadiran pendakwah kondang, Ustaz Abdul Somad (UAS) di Tanah Bali.