Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Gagas Model "Smart Immigration Governance" untuk Tata Kelola Keimigrasian Digital Berbasis Interaksi dan Prediksi

tvOnenews.com - Dalam upaya menjawab tantangan keimigrasian di era digital, Galih Priya Kartika Perdhana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, memperkenalkan model konseptual Smart Immigration Governance (SIG). Model ini merupakan respons berbasis riset dan pengalaman lapangan terhadap meningkatnya pelanggaran administratif serta keterbatasan sistem digital e-Visa yang saat ini berlaku.

“Transformasi digital keimigrasian jangan berhenti pada efisiensi sistem. Harus ada kedalaman sosial, interaksi manusia, dan kecerdasan sistem yang mampu memahami dinamika masyarakat global,” ungkap Galih dalam presentasi temuannya di Jakarta.

Model ini lahir dari pengamatan langsung terhadap tren peningkatan pelanggaran keimigrasian sebesar 124,13% pada 2023–2024 dan berbagai kasus keterbatasan sistem e-Visa dalam mengakomodasi kebutuhan riil WNA.

Smart Immigration Governance: Gagasan Inovatif dari Praktisi Lapangan
Sebagai pejabat imigrasi di bandara internasional tersibuk di Indonesia, Galih melihat secara langsung dinamika kompleks antara teknologi dan pengguna. Ia memformulasikan SIG sebagai model sintesis dari teori Digital Era Governance (Dunleavy at all, 2006), Transformasi Digital Sektor Publik (Jonathan, 2022), dan model holistik Novianto (2023).

SIG terdiri atas dua pilar inovasi utama
Human Interaction Layer
Menyisipkan kembali peran petugas imigrasi ke dalam sistem digital melalui fitur wawancara daring, edukasi regulasi, dan interaksi langsung yang bersifat preventif. Galih menegaskan bahwa interaksi manusia tetap krusial untuk membangun pemahaman hukum yang utuh bagi WNA.

Baca Juga

Efisiensi Energi, Pemerintah Terapkan Kebijakan Biodiesel B50 Mulai 1 Juli 2026

Big Data & Predictive Analytics
Pemanfaatan teknologi prediktif untuk menyusun profil risiko WNA, memberikan notifikasi hukum secara personal, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum terjadi.

“Banyak pelanggaran bukan karena niat jahat, tapi karena kesenjangan informasi. Lebih lanjut, analisis data di lapangan menunjukkan adanya korelasi kuat antara peningkatan pelanggaran dan rigiditas klasifikasi visa, di mana klasifikasi jenis e-Visa yang rigid tidak dapat mengakomodasi dinamika kegiatan warga negara asing (WNA) yang seringkali bersifat multifungsi dan adaptif. 

Ketidaksesuaian antara jenis visa dan realitas kegiatan di lapangan menjadi celah terjadinya pelanggaran administratif, meskipun dalam beberapa kasus tidak disertai niat jahat (mens rea).  SIG hadir untuk menutup celah itu dengan pendekatan prediktif dan edukatif,” tegas Galih.