PPDB SMP Kota Bogor "Makan Korban", 155 Anak Didiskualifikasi

Bogor, tvOnenews.com - Sebanyak 913 Pendaftar Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kota Bogor terindikasi bermasalah. Sedangkan 155 pendaftar dinyatakan didiskualifikasi karena memiliki data fiktif.

"Tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi, 155. Ini tentu masih akan kita lanjutkan sampai hari terakhir karena kita undur sampai hari Selasa," kata Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Minggu (09/07/2023).

Bima mengaku mendapat laporan dari tim verifikasi PPDB, dilaporkan bahwa ada 913 terdaftar yang memiliki indikasi bermasalah. Saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763, masih ada sekitar 150 lagi yang masih dalam tahap verifikasi faktual.

"Nanti nama-nama pendaftar yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan, sekali lagi nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB," tegas Bima.

Otomatis, tambah Bima nama yang di bawahnya akan naik ke atas. Rencananya pengumuman PPDB tingkat SMP akan dilakukan pada hari Selasa (11/07/2023).

"Nama-nama yang dicurigai bermasalah akan ditindak lanjuti oleh tim, kemudian sangat mungkin didiskualifikasi sesuai dengan kewenangan kami untuk tingkat SMP," imbuh Bima.

Baca Juga

Viral Guru Tari SMKN 27 Jakarta Lecehkan Siswa Laki-laki, Tegas Pramono Persilakan Polisikan Pelaku

Sebelumnya pada Kamis (06/07/2023) lalu Bima Arya bersama Camat Bogor Tengah melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Ditemukan beberapa rumah yang dijadikan rumah kos, sedangkan data PPDB berada di alamat tersebut.

Dalam sidak itu, Bima memeriksa kebenaran alamat yang dicantumkan oleh calon peserta didik yang mendaftar ke SMPN 1 Kota Bogor. Terutama peserta didik yang titik koordinatnya sangat dekat dengan sekolah.

Alamat itu kemudian dicocokan dengan kondisi sebenarnya di permukiman warga di wilayah tersebut. Nama pendaftar dikonfirmasi langsung ke rumah-rumah yang tercantum di alamat tersebut.

Hasilnya, Bima menemukan banyak data calon peserta didik yang tidak cocok dengan kondisi sebenarnya. Sejumlah nama diketahui tidak tinggal di rumah itu dan tidak juga dikenali oleh sang pemilik rumah serta warga.

"Ada beberapa rumah yang tidak kami temukan nama anak itu. Ada pula yang mencurigakan yakni menggunakan koordinat dekat padahal alamatnya jauh," ucap Bima.