Penghapusan Barcode BBM Subsidi Salah Kaprah dan Merugikan Rakyat Kecil

tvOnenews.com - Pemerhati kebijakan publik Husnul Jamil, menanggapi pernyataan Muzakir Manaf (Mualem) terkait penghapusan barcode pada distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Aceh yang disampaikan saat pelantikannya sebagai Gubernur Aceh pada 12 Februari 2025. 

Husnul menegaskan bahwa argumentasi Mualem dalam pidato perdananya dinilai sangat merugikan rakyat kecil dan berpotensi membuka peluang baru bagi mafia BBM jenis solar dan pertalite di Provinsi Aceh. 

Dalam keterangannya pada Jum’at (14/2/2025), Husnul Jamil menyatakan bahwa sistem barcode dalam distribusi BBM bersubsidi merupakan langkah penting untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. 

“Penghapusan barcode hanya akan membuka celah bagi praktik penyelewengan dan memicu mafia solar di Aceh. Sistem ini justru mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan energi bersubsidi,” ujar Husnul. 

Selain itu, Bukan tanpa alasan pihaknya membantah wacana Mualem dikarenakan bahwa yang seharusnya dilakukan bukan menghapus barcode, melainkan meminta kepada Pertamina dan pemerintah pusat untuk penambahan kuota BBM bersubsidi diseluruh SPBU wilayah Aceh agar ketersediaan jumlah kebutuhan BBM bagi masyarakat kecil dapat terpenuhi secara baik dan merata. 

Menurutnya, alasan yang dikemukakan Mualem bahwa barcode menyusahkan rakyat, sebagaimana dikatakan "...PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode, mohon di garis bawahi semua, siapa saja mengisi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat...", Kata Muallem.

Baca Juga

Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Menko Airlangga: Anggaran Masih Ada

Kemudian Husnul Jamil juga menambahkan, teknologi barcode yang telah diterapkan dibanyak wilayah Indonesia selama ini, terbukti berjalan efektif sebagai upaya mengontrol proses distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, realitas yang terjadi dilapangkan dengan adanya barcode saja masih sering terjadi kelangkaan solar dan masyarakat antri berjam jam untuk mendapatkan solar subsidi, kalau bercode dihilangkan dan siapa saja bebas mengisi BBM subsidi maka bisa dipastikan rakyat akan lebih mengalami kesulitan, karena mafia solar akan memiliki peluang besar untuk menimbun BBM subsidi, Mualem seharusnya sebelum mengeluarkan argumentasi seyogyanya berkomunikasi dengan steakholder terlebih dahulu dalam mencari format terbaik dalam penyaluran BBM bersubsidi, sehingga tidak terjadi polemik dan konflik antara masyarakat dan petugas SPBU di Aceh.

“Justru barcode itu mempermudah, bukan mempersulit baik dari sisi controlling maupun dalam sistem distribusi agar tepat sasaran. Nah, kalaupun dianggap sulit, maka disitu kami nilai terdapat kesulitan berpikir secara subtantif serta perlu dikaji ulang mengenai wacana tersebut,” tegasnya. 

Terakhir, Sebagai pemerhati kebijakan publik, Husnul Jamil mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan yang memastikan jenis BBM bersubsidi dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Ia berharap pemerintah Aceh dan pihak-pihak terkait dapat mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam mengelola sumber daya energi.

"Pada intinya, kami sebagai rakyat otomatis sangat menginginkan kemajuan bagi Aceh baik dari sisi pembangunan pelayanan pemerintah, maupun dari sisi kesejahteraan dan terutama perihal pemerataan hak bagi semua kalangan yang ada," tutup Husnul.(chm)