Purbaya Ungkap Rencana Baru soal Subsidi BBM Pertalite, Masyarakat Desil 9-10 Bakal Dilarang Beli?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal skema pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite. 

Menkeu menyebut kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap setelah sistem pendukung dinyatakan siap.

Pembatasan subsidi BBM, kata Purbaya, diarahkan ke masyarakat kelompok ekonomi atas yang dinilai tidak lagi perlu mendapatkan BBM bersubsidi.

"Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas," kata Menkeu Purbaya setelah menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Purbaya, salah satu skema yang dibahas adalah melarang masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Dua kelompok tersebut nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.

Namun demikian, kebijakan itu masih dalam tahap pembahasan dan baru akan diterapkan pemerintah setelah sistem yang diperlukan siap dan mekanismenya telah dimatangkan.

Baca Juga

SPBU Khusus Petani Pertama di Indonesia Diresmikan di Merauke, Perkuat Dukungan BBM Subsidi untuk Produksi Pangan Berkelanjutan

"Mungkin yang masuk (pembatasan) desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," ujarnya

Bendahara Negara menegaskan pengendalian subsidi perlu dilakukan secara terukur, terutama di tengah kondisi harga minyak dunia yang masih berfluktuasi. 

Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir tahun.

Selain membahas subsidi BBM, pertemuan Purbaya dengan Bahlil juga membicarakan kondisi APBN.

Kementerian ESDM menjadi salah satu kementerian yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Kan beliau (ESDM) memberikan kontribusi yang besar untuk PNBP, jadi kita diskusi di situ. Kita juga mesti waspada terus dan menjaga serta memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun," ujarnya menambahkan. (ant/rpi)