Kementerian PKP Siapkan Skema Pembiayaan Kreatif untuk MBR Non-Fixed Income

tvOnenews.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terus memperkuat upaya menghadirkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dalam rangka itu, Kementerian PKP menyelenggarakan Rapat Penyiapan Skema Pembiayaan Kreatif Perumahan bagi MBR Non-Fixed Income yang digelar di Aula Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis, Kabupaten Bandung.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyediaan perumahan merupakan salah satu mandat strategis Kementerian PKP sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah menargetkan 74 persen rumah tangga Indonesia memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan pada tahun 2029. Target tersebut selaras dengan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI dalam pemenuhan rumah murah serta peningkatan akses sanitasi di wilayah perdesaan.

Lebih lanjut, Dirjen Imran menegaskan bahwa Program Nasional Tiga Juta Rumah menjadi instrumen utama untuk menekan backlog perumahan dan mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak. Program ini mencakup pembangunan di tiga delineasi utama: perkotaan, perdesaan, dan pesisir, melalui berbagai pendekatan — mulai dari pembangunan baru, renovasi rumah tidak layak huni, hingga partisipasi gotong royong melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta pelibatan masyarakat dan pengembang.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen juga menyoroti tantangan utama sektor perumahan yang bukan hanya pada ketersediaan unit, tetapi juga akses pembiayaan yang inklusif. Banyak masyarakat di sektor informal seperti petani, pedagang kecil, buruh harian, dan pekerja jasa yang memiliki keinginan kuat memiliki rumah, namun belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan konvensional. Untuk itu, Kementerian PKP tengah menyiapkan skema pembiayaan kreatif yang adaptif, melibatkan berbagai lembaga seperti koperasi, LPDB-KUMKM, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), guna membuka peluang lebih luas bagi MBR non-fixed income untuk memiliki rumah layak.

“Keberhasilan Program Tiga Juta Rumah hanya dapat dicapai melalui kerja bersama dan sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat harus berkolaborasi agar setiap warga negara dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan,” ujar Imran. Ia menambahkan, semangat gotong royong menjadi kunci dalam mempercepat capaian target nasional di bidang perumahan.

Baca Juga

Fakta Baru Tabrak Lari Anggota Polrestabes Bandung Terungkap dalam Rekontruksi, Ternyata Pelaku...

Melalui rapat ini, Kementerian PKP berharap terbangun sinergi konkret antara pemerintah pusat, daerah, asosiasi pengembang, dan koperasi perumahan rakyat untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat.(chm)