Respons Dedi Mulyadi atas Permintaan Gibran soal Longsor Cisarua

tvOnenews.com — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pemerintah daerah menelusuri dugaan alih fungsi lahan yang disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penanganan alih fungsi lahan harus dibedakan berdasarkan pihak yang melakukannya.

Ia menyatakan, pemerintah daerah akan bersikap tegas apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak korporasi.

Sumber :

• ANTARA/HO Pemprov Jabar

Menurut Dedi, alih fungsi lahan oleh perusahaan tidak dapat ditoleransi karena berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan serta mengancam keselamatan masyarakat.

Oleh sebab itu, apabila ditemukan keterlibatan korporasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong penegakan hukum secara tegas.

Baca Juga

Berapa Harta Kekayaan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang 'Hobi' Bagi-bagi Duit hingga Ngonten Bareng Warga?

“Ini tinggal dilihat alih fungsi lahannya dilakukan korporasi atau perorangan. Kalau korporasi, harus ditindak tegas. Kalau masyarakat kecil, pendekatannya berbeda,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).

Namun demikian, Dedi menegaskan bahwa pendekatan yang lebih humanis akan diterapkan jika alih fungsi lahan dilakukan oleh masyarakat perorangan, khususnya dari kalangan menengah ke bawah.

Ia menilai, penindakan hukum terhadap masyarakat kecil justru berpotensi memperberat persoalan sosial dan ekonomi.

Sumber :

• Istimewa

Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut, masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan karena keterbatasan ekonomi tidak serta-merta dikenai sanksi hukum.

Pemerintah akan lebih mengedepankan pembinaan melalui edukasi serta penyediaan alternatif mata pencaharian.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja menjadi solusi utama agar masyarakat tidak lagi bergantung pada aktivitas yang berisiko merusak lingkungan.

“Kalau perorangan masyarakat awam karena kebutuhan, bukan ditindak, tapi diberi pekerjaan baru supaya tidak melakukan hal itu lagi,” katanya.

Sementara itu, hingga hari ketiga proses pencarian korban longsor, Senin (26/1/2026), tim SAR gabungan telah mengumpulkan sembilan kantong jenazah dari dua sektor pencarian.

Secara keseluruhan, sebanyak 34 kantong jenazah berhasil dievakuasi sejak hari pertama kejadian.