Gubernur Jabar, KDM: Kalau Pengen Berkeadilan, Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus

Menurut Dedi, jalan-jalan provinsi di Jawa Barat nantinya diharapkan memiliki permukaan yang mulus, drainase memadai, CCTV pengawas, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan terpadu.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, jalannya mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan,” ujarnya.

Tak hanya itu, pos pengamanan tersebut akan dilengkapi mobil derek, ambulans, mobil pemadam kebakaran, hingga tim paramedis untuk membantu pengguna jalan dalam kondisi darurat.

Menariknya, sistem pembayaran jalan berbayar nantinya disebut akan sepenuhnya digital tanpa gerbang seperti jalan tol konvensional.

"Sistem pembayarannya nanti digital, tidak usah ditempel seperti tol. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada," ucap Dedi.

Konsep seperti ini sebenarnya telah diterapkan di sejumlah negara maju dengan teknologi pemantauan kendaraan otomatis berbasis sensor dan kamera digital.

Baca Juga

Purbaya Luruskan Isu Rumah Kontrakan akan Kena Pajak Tahun Depan: Kalau Ada Income, Itu kan Biasa

Masih Tahap Gagasan, Pemprov Jabar Siapkan Kajian Besar

Meski ramai diperbincangkan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penghapusan pajak kendaraan bermotor masih sebatas gagasan awal dan belum menjadi kebijakan resmi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menyiapkan tim kajian untuk membahas berbagai aspek sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan.

"Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah bersama para akademisi dan berbagai pihak lainnya," katanya.

Kajian itu akan melibatkan akademisi, pakar transportasi, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pendapatan Jawa Barat. 

Beberapa aspek yang akan dibahas antara lain regulasi, dampak ekonomi masyarakat, kesiapan teknologi, hingga kualitas infrastruktur jalan provinsi.

Dedi berharap sistem baru ini nantinya tidak hanya menciptakan rasa keadilan, tetapi juga membuat masyarakat lebih bijak menggunakan kendaraan. 

Menurutnya, jika pembayaran jalan dilakukan berdasarkan penggunaan, masyarakat akan lebih mempertimbangkan perjalanan yang benar-benar penting.

Selain itu, sistem tersebut juga diyakini dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan di Jawa Barat.

Jika benar diterapkan, Jawa Barat berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengganti sistem pajak kendaraan bermotor dengan skema jalan berbayar berbasis digital. (udn)