Ribuan Tenaga Medis dan Non Medis Honorer di Garut Mogok Kerja, Ini Penyebabnya

Garut, Jawa Barat - Ribuan tenaga medis dan non medis honorer di Garut kompak mogok kerja.

Aksi tersebut digelar di kantor DPRD demi memperjuangkan nasib mereka atas rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 nanti oleh pemerintah.

Rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah daerah tahun 2023 nanti mulai mendapat respons dari ribuan honorer.

Mereka mulai melakukan gerakan menentang kebijakan pemerintah karena dianggap telah memenggal pekerjaan mereka.

Pendapatan dari pekerjaan honorer medis maupun non medis di Garut memang jauh dari kata layak.

Tenaga honorer guru misalnya, mereka hanya mendapat upah Rp 300 ribu per bulan atas hasil mengajar di sekolah.

"2023 Kita akan dipecat massal. Kita (honorer) sudah tak dibutuhkan negara lagi. Mungkin negara lupa kami mengajar di sekolah mendapat upah dari sukarela patungan guru ASN. Itu besarnya pun maksimal hanya Rp 300 ribu per bulan. Ada juga yang hanya mendapat upah Rp 150 ribu per bulan. Kita bukan mengemis pekerjaan, tapi kita hanya ingin mempertahankan hak kami meski besaran upah jauh dari kata layak," kata salah satu guru honorer bernama Winda, Senin (4/7/2022).

Polemik penghapusan honorer yang direncanakan pemerintah memang dianggap akan memperbanyak angka pengangguran.

Selain guru, terdapat ribuan tenaga medis honorer yang tersebar di puskesmas dan instansi kesehatan di daerah.

"Bisa saja aksi mogok massal terjadi. Segala sesuatu yang saat tugas para honorer di lapangan sudah maksimal, tapi apa feedback-nya? Enggak ada,” kata Rifki M. Rifandi, Wakil Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Garut.

Ribuan honorer yang menggelar aksi di kantor DPRD Garut masih menunggu bupati tiba untuk menggelar audiensi.

Sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan terhadap pemerintah, para peserta aksi juga meneriakkan orasi tuntutan penghapusan tenaga honorer. (thh/nsi)