Ditegur Soal Depok Gabung Jakarta, Wali Kota Idris: Pak Wagub Nggak WhatsApp Saya

Depok - Wali Kota Depok, Mohammad Idris membantah dirinya pernah membicarakan wacana Kota Depok yang akan bergabung dengan Jakarta. Hal ini diungkapkan menanggapi "teguran" wakil gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum yang mengatakan pernyataan soal Depok gabung Jakarta membuat gaduh dan Jawa Barat tidak akan melepas kota penyangga untuk bergabung menjadi Jakarta Raya.

Idris mengatakan, dirinya sudah mendengar "teguran" yang dilayangkan Uu namun antara dirinya dan wakil gubernur Jawa Barat itu belum ada pembicaraan langsung. 

"Saya nggak pernah bicara dengan pak Wagub karena saya juga nggak pernah bicara dengan media tentang ini. Ketika beliau 'menegur' di media, beliau tidak pernah WhatsApp atau telepon ke saya, ya saya juga klarifikasinya ke media bahwa itu memang tidak benar," ujar Idris saat konferensi pers di gedung Balai Kota Depok, Rabu (20/7/2022).

Idris juga mengaku ia belum mendengar secara langsung tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

"Saya belum mendengar langsung karena saya nggak mau ganggu beliau habis musibah dan sedang berangkat haji ya," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan jika wacana tersebut tercetus, pengajuan penggabungan juga harus datang dari Jakarta karena ada kaitannya dengan IKN. Jakarta punya hak dan kewenangan untuk mengajukan pembentukan Jakarta akan seperti apa ke depannya pasca ibu kota pindah ke IKN.

Baca Juga

Polisi Bocorkan Kronologi hingga Indititas Pria Tewas Terkubur di Cikeas

"Makanya buat kayak draf konsep gitu ya tentang Jakarta ke depan seperti apa terlepas dari namanya, Megapolitan atau Jakarta Raya dan sebagainya," tutur Idris.

Pengajuan itu juga tidak serta merta berproses cepat. Pertimbangan utama ada pada masyarakat. Di mana jika masyarakat menginginkan itu bisa saja terjadi, namun jika masyarakat tidak mau, mustahil juga penggabungan tersebut terlaksana. 

"Karena kalau rakyatnya nggak mau walaupun wali kotanya ngomong berbusa-busa ya nggak akan mungkin," ujar Idris.

Selain dari rakyat, penggabungan itu juga dikatakannya harus melalui persetujuan gubernur Jawa Barat, meskipun Jakarta menginginkan penggabungan, tidak akan bisa jika Gubernur tidak setuju. 

"Tergantung bapak gubernur mau melepas nggak, mau menyerahkan nggak?" pungkasnya. (mka/ebs)