Sejumlah Program Pengentasan Kemiskinan di Jawa Barat Jadi Sorotan

Bandung, Jawa Barat - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) diminta memperkuat sejumlah strategi agar fenomena positif penurunan angka kemiskinan di Jabar sebesar 17.360 orang pada Maret hingga September 2022  berlanjut secara konsisten.

Diantaranya melalui sejumlah program seperti Petani Milenial, One Pesantren One Product (OPOP), hingga kebijakan penetapan struktur skala upah bagi buruh sampai upaya menurunkan jumlah desa tertinggal.

Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Arief Anshory Yusuf, Kamis (19/1/2023).

"Penurunan kemiskinan pada Maret 2022-September 2022 hanya minimal dan harus dilihat dalam konteks yang lebih panjang," kata Prof Arief.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah warga miskin di Jawa Barat turun hingga 17.360 orang.
 
Jumlah penduduk miskin perkotaan selama Maret 2021-Maret 2022 turun dari 7,92 persen menjadi 7,57 persen. Jumlah penduduk miskin perdesaan selama Maret 2021-Maret 2022 turun dari 10,46 persen menjadi 9,88 persen.
 
Prof Arief Anshory mengatakan penurunan kemiskinan sebesar 17 ribuan orang di Jawa Barat yang paling besar dibandingkan provinsi lain merupakan hal yang tergolong wajar, mengingat jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat masih kedua terbesar setelah Jawa Timur sebanyak 4,07 juta orang.
 
Menurut dia sejumlah program gagasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti Petani Milenial, One Pesantren One Product (OPOP), hingga kebijakan penetapan struktur skala upah bagi buruh sampai upaya menurunkan jumlah desa tertinggal harus ditunggu secara jangka panjang untuk melihat dampak positifnya.
 
Dia mengatakan secara teori strategi sektor ketenagakerjaan seperti struktur skala upah yang lebih adil tentu akan berdampak pada penurunan kemiskinan apalagi kemiskinan Jabar banyak di perkotaan.
 
"Namun apakah strategi ini sudah bekerja dan berdampak terhadap penurunan kemiskinan, kembali harus dibuktikan. Fakta tidak adanya desa tertinggal tentu membantu penurunan kemiskinan, tapi harus dilihat dinamikanya," katanya.
 
Prof Arief menilai jika strategi penurunan angka kemiskinan bisa terus dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus fokus pada strategi pengentasan kemiskinan di perkotaan, karena masyarakat yang paling terdampak krisis COVID-19 dan belum pulih secara ekonomi paling parah ada di perkotaan.
 
"Apa yang harus dilakukan. Fokus ke strategi di perkotaan, kemiskinan di Jabar itu di perkotaan, juga the hardest-hit karena krisis COVID-19 dan belum pulih krisis kemiskinannya," katanya.
 
Ia menggarisbawahi empat hal yang harus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengentaskan angka kemiskinan.
 
Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengurangi mis-targeting bantuan sosial agar tidak terjadi kebocoran, lalu yang kedua memperkuat regulasi investasi yang memihak tenaga kerja bukan investor.
 
Kemudian yang ketiga, melakukan proteksi daya beli penduduk miskin perkotaan jabar dengan memperlancar rantai pasok produk-produk bahan pokok agar harganya terjangkau.
 
"Dan yang keempat, program-program pemerintah yang berpotensi mengurangi kemiskinan dievaluasi dengan baik dan ilmiah, yang tidak berdampak hentikan, yang jalan di-upscale," katanya.
 
Menurut dia fakta penurunan angka kemiskinan pada 2022 harus menjadi momentum agar Jawa Barat melahirkan program-program yang berdampak besar dan terukur.