Puluhan Pengurus PPP di Banjarnegara Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?

Banjarnegara, Jawa Tengah - Sedikitnya 18 Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 15 Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai.

Langkah itu dilakukan karena mereka kecewa atas SK yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, berkaitan dengan susunan kepengurusan partai yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah cabang (muscab) DPC PPP.

Ketua tim Steering Committee Muscab PPP Banjarnegara, Indarto saat konferensi pers Rabu (26/1/2022) siang  menjelaskan, bahwa mereka kecewa, dan menilai SK kepengurusan partai tersebut melanggar AD/ART.

Salah satunya adalah nama jabatan sekretaris DPC PPP Banjarnegara yang dinilai tidak memenuhi syarat, karena tidak sesuai dengan hasil muscab DPC PPP.

"Karena itu, kami 18 orang dari 25 pengurus harian DPC PPP Banjarnegara dan 14 dari 20 PAC di Banjarnegara hingga ranting, mengundurkan diri dari kepengurusan PPP Banjarnegara. Jadi, kami nonaktif dari semua kegiatan DPP, DPW, dan DPC,” katanya.

Menurutnya, untuk nama sekretaris ternyata diisi oleh orang yang tidak memenuhi syarat dilihat dari sisi anggaran dasar maupun peraturan organisasi. Ini jelas pelanggaran yang fatal. Orang itu belum pernah masuk dalam kepengurusan pertama pada jenjang kepengurusan PPP. Dan juga, tidak terlibat dalam pencalonan pada muscab DPC PPP 25 September 2021 lalu .

Tidak hanya itu, ia menyebut ada penyimpangan lain dalam SK tersebut, yaitu adanya rangkap jabatan serta penghapusan nama pada pengurus harian DPC PPP Banjarnegara. Di sisi lain, ada penambahan nama baru di luar usulan formatur muscab.

"Ada rangkap jabatan pada bidang isu strategis sekaligus bidang pendidikan, dakwah dan pesantren dengan wakil ketua majelis syariah. Selain itu, ada nama yang dihapus pada struktur pengurus harian DPC, yakni Abdul Mufid dan Syamsul Maarif, dan muncul nama baru di luar usulan formatur muscab," jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku kecewa atas SK yang diterbitkan dewan pimpinan pusat (DPP) PPP terkait susunan kepengurusan partai.

SK tertanggal 17 Desember 2021 ini dinilai melanggar AD/ART partai. SK tersebut juga dianggap tidak menghargai muscab yang digelar 25 September 2021 lalu.

"Kami tim steering committee sudah menyusun tata tertib muscab, pemilihan ketua formatur, dan pemilihan ketua dan sekretaris DPC sesuai dengan anggaran dasar maupun peraturan organisasi. Tetapi setelah terbit SK, ternyata banyak penyimpangan dan tidak sesuai dengan anggaran dasar," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Banjarnegara terpilih, Edi Purwanto berharap agar persoalan tersebut bisa segera berakhir. Ia mengaku tidak bisa menjalankan tugasnya tanpa bantuan pengurus lainnya.

"Sebagai ketua terpilih, saya menghormati perasaan teman-teman. Tentu saya tidak bisa berjalan tanpa mereka. Saya berharap DPP dapat mengakomodir hasil formatur, dan persoalan ini bisa segera berakhir," ungkapnya. (Ronaldo Bramantyo/dan)