News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Minta Serikat Pekerja Serahkan Masalah Sritex ke Pemerintah, Wamenaker: Tidak Ada Opsi PHK

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, meminta serikat pekerja menyerahkan masalah Sritex ke pemerintah usai putusan pailit dari Pengadilan Niaga Semarang dan ditolaknya kasasi atas putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.
Rabu, 8 Januari 2025 - 18:42 WIB
Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan berbicara di depan karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).
Sumber :
  • ANTARA/Aris Wasita

Solo, tvOnenews.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, meminta serikat pekerja menyerahkan masalah Sritex ke pemerintah usai putusan pailit dari Pengadilan Niaga Semarang dan ditolaknya kasasi atas putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

"Pemerintah akan menjamin untuk keberlangsungan PT Sritex tetap berjalan," kata Immanuel Ebenezer di sela kunjungan ke pabrik Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Karena itu Wamenaker meminta kepada serikat pekerja untuk mengurungkan rencana melakukan aksi di Jakarta dengan membawa 10.000 pekerja.

"Terakhir tidak 10.000, tetapi 50.000, tetapi dengan hadirnya saya di sini, aksi puluhan ribu kawan-kawan sayang. Serahkan saja ke pemerintah," katanya.

Pada kesempatan itu, Wamenaker sempat membocorkan akan ada kabar baik terkait keberlangsungan PT Sritex. Meski demikian, ia belum menyampaikan soal kabar baik tersebut.

"Saya belum berani menyampaikan, tetapi yang pasti dengan hadirnya saya di sini, negara hadir dan sifatnya negara bisa memaksa ke kurator, artinya harus lebih hati-hati mereka," katanya.

Sementara itu, hingga saat ini, Wamenaker memastikan pemerintah tidak ingin ada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Sritex kepada para pekerja.

"Sekali lagi kami tidak pada opsi bicara PHK, fokus kami buruh tidak ada PHK. Skema kami tetap tidak ada PHK. Soal nasib rakyat, tidak ada ruang bagi negosiasi," katanya.

Menurut dia, saat ini opsi yang diambil untuk memastikan keberlanjutan PT Sritex, yakni going concern.

"Tadi sudah saya sampaikan ke kurator, bahwa negara memaksa. Ini bicara tentang kepentingan nasional, jangan sampai kepentingan nasional dirusak karena hasrat lain, kami tidak mau. Mudah-mudahan ini jadi momentum positif, harapannya ke depan ada kepastian," katanya.

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan tahap ini bukan menjadi titik akhir dari perusahaan tersebut.

"Masih ada PK (peninjauan kembali). Ini jadi semangat untuk kami kerja di Sritex secara kompak," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia juga mengapresiasi kedatangan keempat kalinya Wakil Menteri Ketenagakerjaan ke Sritex.

"Ini menunjukkan besarnya dukungan presiden melalui pemerintah untuk keberlanjutan usaha di Sritex ini," katanya. (ant/buz)

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Jumlah Penumpang KA YIA PSO Meningkat, Wates-Bandara YIA Kian Terhubung

Jumlah Penumpang KA YIA PSO Meningkat, Wates-Bandara YIA Kian Terhubung

KAI Bandara mencatat pertumbuhan positif jumlah pengguna KA Bandara YIA Reguler (PSO) sepanjang periode 1 Januari–31 Agustus 2026 sebanyak 1.230.728 penumpang
Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, Yulius, Kamis (10/9/2026).
BAP Aliran Uang Rp40 Miliar Kasus TPPU Eks Jampidsus Dinilai Lemah Pembuktian

BAP Aliran Uang Rp40 Miliar Kasus TPPU Eks Jampidsus Dinilai Lemah Pembuktian

Isu terkait dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan TPPU yang menyeret eks Jampidsus, Febrie Adriansyah tengah menjadi sorotan.
Mahasiswa Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi UIN Jakarta

Mahasiswa Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi UIN Jakarta

Ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar aksi unjuk rasa.
Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan 44,6 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp68,8 Miliar

Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan 44,6 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp68,8 Miliar

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) & Bea Cukai Bandar Lampung musnahkan barang kena cukai (BKC) berupa 44.698.060 batang rokok
KLH Dukung PPLI Perkuat Pengelolaan Limbah PCB, Targetkan Zero PCB 2028

KLH Dukung PPLI Perkuat Pengelolaan Limbah PCB, Targetkan Zero PCB 2028

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan komitmennya mendukung PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dalam memperkuat kapasitas pengelolaan limbah

Trending

Jumlah Penumpang KA YIA PSO Meningkat, Wates-Bandara YIA Kian Terhubung

Jumlah Penumpang KA YIA PSO Meningkat, Wates-Bandara YIA Kian Terhubung

KAI Bandara mencatat pertumbuhan positif jumlah pengguna KA Bandara YIA Reguler (PSO) sepanjang periode 1 Januari–31 Agustus 2026 sebanyak 1.230.728 penumpang
Kasus Pungli Rekrutmen Mengemuka, DPRD Surabaya Minta Sistem Dievaluasi

Kasus Pungli Rekrutmen Mengemuka, DPRD Surabaya Minta Sistem Dievaluasi

DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah.
Mahasiswa Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi UIN Jakarta

Mahasiswa Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi UIN Jakarta

Ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar aksi unjuk rasa.
Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, Yulius, Kamis (10/9/2026).
Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan 44,6 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp68,8 Miliar

Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan 44,6 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp68,8 Miliar

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) & Bea Cukai Bandar Lampung musnahkan barang kena cukai (BKC) berupa 44.698.060 batang rokok
KLH Dukung PPLI Perkuat Pengelolaan Limbah PCB, Targetkan Zero PCB 2028

KLH Dukung PPLI Perkuat Pengelolaan Limbah PCB, Targetkan Zero PCB 2028

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan komitmennya mendukung PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dalam memperkuat kapasitas pengelolaan limbah
BAP Aliran Uang Rp40 Miliar Kasus TPPU Eks Jampidsus Dinilai Lemah Pembuktian

BAP Aliran Uang Rp40 Miliar Kasus TPPU Eks Jampidsus Dinilai Lemah Pembuktian

Isu terkait dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan TPPU yang menyeret eks Jampidsus, Febrie Adriansyah tengah menjadi sorotan.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT