Pemanfaatan Cagar Budaya, Fadli Zon Tunjuk Maha Menteri Tedjowulan Pimpin Keraton Surakarta

Surakarta, tvOnenews.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menunjuk Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan untuk pimpin Keraton Surakarta.

Penunjukkan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemanfaatan Cagar Budaya Keraton Surakarta. 

Penyerahan SK yang mulanya dilaksanakan di Sasana Parasdya itu sempat diwarnai interupsi dan kericuhan kecil oleh kubu SISKS XIV Purbaya pada, Minggu (18/1/2026).

Prosesi seremonial tetap berlangsung dengan pengalihan lokasi ke Sasana Handrawina. SK tersebut diserahkan langsung Fadli Zon kepada Gusti Tedjowulan.

SK itu menetapkan Gusti Tedjo sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Meski sempat ada penolakan, Fadli mengatakan pemberian SK ini merupakan bentuk pengakuan negara untuk melakukan penjagaan cagar budaya.

Menurutnya Pemerintah perlu segera menunjuk penanggung jawab atas pelestarian Keraton. Apalagi sampai saat ini dua anak laki-laki mendiang SISKS Pakubuwana XIII sama-sama mengklaim sebagai penerus tahta kerajaan.

"Kita melihat dari sisi pemerintah untuk melakukan penjagaan cagar budaya ini, kan tadi lihat saya melihat sendiri di belakang banyak sekali bangunan yang kurang terawat dengan baik."

"Kita harapkan nanti direvitalisasi sehingga kedepan ini Keraton kasunanan Surakarta ini bisa menjadi objek wisata budaya, sejarah, kuliner, religi, atau wisata yg lain ini sangat potensial sekali," kata dia.

Selain sebagai penanggung jawab, Gusti Tedjo juga dipercaya untuk menengahi dua kubu yang tengah berebut klaim penguasa sah Keraton Surakarta.

"Terkait dengan musyawarah mufakat (soal pewaris tahta), nanti beliau (Tedjowulan) akan mengundang semua kerabat untuk," kata dia.

Fadli membantah tidak melibatkan kubu SISKS Purbaya dalam penunjukan Tedjowulan. 

Ia menegaskan Kementerian Kebudayaan sudah berulang kali mengundang pihak PB XIV Purbaya untuk membahas persoalan Keraton.

"Selalu kita undang, tapi waktu diundang tidak datang jadi kita ingin sebenarnya kooperatif, kami mengundang diundang semua," kata dia.

Pihak PB XIV Purbaya selama ini tidak pernah memenuhi undangan dari Kementerian Kebudayaan.